Pelopor.id -Bareskrim Polri tengah menyusun petunjuk arah bagi anggotanya menjalankan tugas pemberantasan mafia pelabuhan. Langkah ini, untuk menindaklanjuti permintaan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Sedang kita susun petunjuk arah (jukrah) ke jajaran dengan penekanan kembali Bapak Menko Marves,” tutur Kabareskrim Polri, Komjen. Pol. Agus Andrianto dikutip (14/11/2021)
“Saya mohon KPK dengan Kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan.”
Kabareskrim memastikan. Polri tidak tinggal diam dan akan terus mengawasi praktik curang yang berdampak pada mahalnya biaya di pelabuhan.
“Tapi, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami (praktik kecurangan),” ungkap Jenderal Bintang Tiga tersebut.
Sebelumnya Menko Marves menyampaikan bahwa dirinya muak dengan banyaknya permainan kotor di pelabuhan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri diminta berani tindak tegas mafia yang bermain di pelabuhan.
“Saya mohon KPK dengan Kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” kata Menko Marves kala itu.
Baca juga :
- Kapolri Tunjuk Dedi Prasetyo Sebagai Kepala Divisi Humas Polri
- Kapolri Wujudkan Impian Atlet Tuban Peraih Emas PON Teuku Tegar Jadi Polisi
Menurut Luhut, sistem pelabuhan di Indonesia belum efisien dan saat ini Pemerintah sedang mengusahakan mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia jadi efisien.
“Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju,” tandas Luhut.
Sedangkan salah satu masalah pemerintah untuk mengefisienkan pelabuhan adalah pihak-pihak yang bermain di sana. Yakni Mafia yang memaksa sistem tetap ribet di saat pemerintah mau meringkasnya. []
