Jakarta | Tiongkok dan Rusia memveto sanksi PBB yang lebih keras terhadap Korea Utara, menolak upaya Amerika Serikat (AS) untuk menghukum Pyongyang karena menguji rudal balistik antarbenua.
Resolusi itu mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan lainnya, meskipun beberapa sekutu AS diam-diam bertanya-tanya mengapa Washington melanjutkan pemungutan suara mengetahui oposisi yang gigih dari Beijing dan Moskow.
Tiongkok, sekutu terdekat Korea Utara, dan Rusia, yang hubungannya dengan Barat telah tenggelam akibat invasi ke Ukraina, keduanya mengatakan lebih suka pernyataan yang tidak mengikat daripada resolusi baru dengan gigi melawan Pyongyang.
“AS seharusnya tidak menggantikan penekanan sepihak pada penerapan sanksi saja. Ini juga harus bekerja untuk mempromosikan solusi politik,” kata duta besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun, seperti dilansir dari AFP.
Dia memperingatkan bahwa sanksi akan memiliki konsekuensi kemanusiaan bagi Korea Utara, yang baru-baru ini mengumumkan wabah Covid.
Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menuduh AS mengabaikan seruan Korea Utara untuk menghentikan aktivitas permusuhan dan terlibat dalam dialog.
“Mereka (AS dan negara Barat lainnya) tampaknya tidak memiliki respons terhadap situasi krisis, selain memperkenalkan sanksi baru,” katanya.
Pemerintahan Joe Biden telah berulang kali mengatakan bersedia untuk berbicara dengan Korea Utara tanpa prasyarat. Ini telah menemukan sedikit minat dalam pembicaraan tingkat kerja dari Korea Utara, yang pemimpinnya Kim Jong Un mengadakan tiga pertemuan tingkat tinggi dengan pendahulu Biden, Donald Trump.
Saat menawarkan pembicaraan, AS mengatakan bahwa Korea Utara jelas telah melanggar resolusi Dewan Keamanan 2017 yang menyerukan konsekuensi lebih lanjut jika Pyongyang menembakkan rudal jarak jauh.
Resolusi yang dirancang AS akan mengurangi jumlah minyak yang dapat diimpor secara legal oleh Korea Utara setiap tahun untuk keperluan sipil dari 4 juta menjadi 3 juta barel. Ini juga akan memotong impor minyak olahan dari 500.000 menjadi 375.000 barel.[]
