Hong Kong Pertimbangkan Mengatur Kampanye Crowdfunding

- Editor

Sabtu, 16 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi crowdfunding. (Foto: Pelopor.id/Pixabay/Tumisu)

Ilustrasi crowdfunding. (Foto: Pelopor.id/Pixabay/Tumisu)

Jakarta | Pemerintah Hong Kong sedang mempertimbangkan untuk mengatur kampanye crowdfunding dalam upaya mencegah uang digunakan untuk kegiatan yang membahayakan keamanan nasional atau tujuan ilegal lainnya.

Pada umumnya menggunakan platform digital, crowdfunding mengumpulkan uang dari sejumlah orang yang berkontribusi dalam jumlah yang relatif lebih kecil, dengan janji memberikan produk, layanan, atau ekuitas kepada penyandang dananya.

Secretary for Financial Services and the Treasury Christopher Hui Ching-yu mengatakan, konsultasi publik sedang dilakukan untuk akhir tahun ini guna memeriksa apakah platform tersebut perlu didaftarkan dan diharuskan melakukan uji tuntas sebelum kampanye.

“Bagaimana membangun sistem pelaporan untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan untuk mencegah risiko berbagai tindakan ilegal seperti membahayakan keamanan nasional, pencucian uang, dan penggalangan dana untuk teroris?” katanya di blog resminya, seperti dikutip dari South China Morning Post.

Tahun lalu, kepala layanan keuangan mendapat teguran dari legislator pro-kemapanan tentang Dana Bantuan Kemanusiaan 612, yang telah menawarkan lebih dari 243 juta dolar Hong Kong (Rp 445 miliar) kepada mereka yang menghadapi tuntutan pidana atau tekanan keuangan setelah protes anti-pemerintah pada 2019.

Beberapa pihak menuduh Hui tidak bertindak cepat terhadap penggalangan dana. Dana tersebut telah berhenti mengumpulkan sumbangan tahun lalu, setelah polisi keamanan nasional meluncurkan penyelidikan atas kegiatannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, crowdfunding sering digunakan oleh organisasi non-pemerintah atau individu untuk membiayai pekerjaan atau operasi mereka.

Meski begitu, ilmuwan politik dari Chinese University Ivan Choy Chi-keung yakin kegiatan crowdfunding tidak akan berkurang signifikan meski aturan tersebut diterapkan, karena puncak crowdfunding sudah lewat.

“Setelah penangkapan [orang-orang yang terkait dengan protes pemerintah 2019] karena dicurigai melakukan pencucian uang, banyak kelompok khawatir bahwa sebagian uang dari crowdfunding berasal dari sumber yang meragukan, sehingga mereka telah menghentikan crowdfunding,” katanya.[]

Facebook Comments Box
Baca Juga :   Harga BBM Indonesia Peringkat ke-92, Hong Kong Termahal Sedunia

Berita Terkait

Shakira dan Burna Boy Hidupkan Semangat Global di Mexico City
Said Didu Ungkap Bahaya Praktik Ekonomi Rakus ‘Serakahnomics’
BRAVE 2025 Siap Guncang Bintan dengan Rave Party Bertema Bioluminescence
WhatsApp, Google Maps dan X Bisa Digunakan Tanpa Internet
PGN Salurkan Gas Alam ke Cluster Mandar Bintaro
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tanah yang Dikuasai Perusahaan Skala Besar
BNN Identifikasi dan Musnahkan 2 Ladang Ganja
Kebut Jargas Bintaro, PGN Aliri Gas Kebayoran Villas dan Terrace

Berita Terkait

Kamis, 9 Oktober 2025 - 22:00 WIB

BRAVE 2025 Siap Guncang Bintan dengan Rave Party Bertema Bioluminescence

Jumat, 10 Mei 2024 - 19:58 WIB

Temuan Potongan Tikus Picu Penarikan Roti Terkenal di Jepang

Minggu, 28 April 2024 - 13:46 WIB

Alroji Saku John Jacob Astor Pecahkan Rekor Harga Artefak Titanic

Minggu, 4 Juni 2023 - 18:03 WIB

Kecelakaan Kereta Mematikan di India Terkait Kegagalan Sistem Sinyal

Senin, 15 Mei 2023 - 17:28 WIB

Biden Optimis Bisa Sepakat dengan Republik untuk Menaikkan Batas Utang

Selasa, 14 Februari 2023 - 21:05 WIB

Ford Pangkas 1.300 Pekerjaan di Inggris

Sabtu, 31 Desember 2022 - 13:42 WIB

Tesla Babak Belur di Wall Street

Senin, 26 Desember 2022 - 11:29 WIB

Pesan Natal, Paus Fransiskus Minta Perang Rusia-Ukraina Diakhiri

Berita Terbaru