Jakarta | Inggris menyetujui permintaan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengekstradisi pendiri WikiLeaks Julian Assange, untuk diadili atas publikasi file militer rahasia, yang memicu kemarahan dari para pendukungnya.
Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel mengatakan, Assange memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, yang muncul setelah pengadilan Inggris mengeluarkan perintah resmi yang menghapus pemecatannya pada bulan April.
Pendukung Assange telah sering mengadakan rapat umum untuk memprotes rencana deportasi dalam apa yang mereka klaim sebagai pembelaan kebebasan media dan kebebasan berbicara.
Istri Julian Assange, Stella, telah memohon pembebasan suaminya dari tahanan setelah mereka memiliki dua anak secara rahasia, dia bersembunyi selama bertahun-tahun di kedutaan Ekuador di London.
WikiLeaks menyebut keputusan Patel sebagai hari gelap bagi kebebasan pers dan demokrasi Inggris dan berjanji akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
“Julian tidak melakukan kesalahan. Dia tidak melakukan kejahatan dan bukan penjahat. Dia adalah jurnalis dan penerbit, dan dia dihukum karena melakukan pekerjaannya,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari AFP.
WikiLeaks menyebut kasus ini politis, lantaran Assange menerbitkan bukti bahwa AS melakukan kejahatan perang dan menutupinya. Ekstradisi disebut sebagai upaya untuk mencoba menghilangkan Assange ke dalam ceruk tergelap sistem penjara mereka selama sisa hidupnya untuk mencegah orang lain meminta pertanggungjawaban pemerintah.
“Jika ekstradisi berlanjut, Amnesty International sangat khawatir Assange menghadapi risiko tinggi kurungan isolasi berkepanjangan, yang akan melanggar larangan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya,” kata Kepala Amnesty International Agnes Callamard.[]
