Jakarta – Deputi UKM, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Hanung Harimba mengatakan, menggunakan produk UMKM merupakan kampanye yang terus-menerus didengungkan dalam rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2022. Hal ini disampaikannya pada Forum Konsultasi Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UKM di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (29/03/2022).
“Gernas BBI 2022 akan menjadi gerakan berkelanjutan yang mendorong pasar di dalam maupun luar negeri, serta seluruh diaspora untuk tetap bangga memakai produk buatan Indonesia,” tuturnya.
Hanung menyampaikan, dalam Kampanye Gernas BBI 2022, KemenkopUKM berperan sebagai Movement Manager sedangkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadi Key Opinion Leader (Brand Ambassador). Kegiatan ini, melibatkan 934 UMKM dalam periode Februari sampai April 2022. Sedangkan puncak acaranya berlangsung hari ini Rabu,(30/03/2022).
Hanung juga menjelaskan, Batam merupakan daerah yang geliat perekonomiannya sangat tinggi dan prospektif. Daya tarik investasi di Kepulauan Riau tertinggi, yaitu pada 2021, total investasi di Kepri baik dari PMDN maupun PMA mencapai Rp24,7 triliun dan nilai ekspor non migas hingga Desember 2021 mencapai US$12,4 miliar atau naik 26,83 persen dibanding tahun 2020.
Lebih lanjut, Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, diharapkan menjadi salah satu penggerak pengguna produk dalam negeri dan terutama produk UMKM. Hanung pun meminta agar seluruh stakeholder, pemerintah daerah, serta masyarakat Kepulauan Riau dapat berkolaborasi melakukan Gernas BBI 2022 untuk memperluas pasar produk UMKM.
Adapun pemerintah saat ini sedang mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui digitalisasi. Setidaknya 17,2 juta UMKM telah bergabung dalam ekosistem digital dari target 30 juta UMKM go-digital tahun 2023.
“Dalam menyerap produk Koperasi dan UMKM oleh pemerintah, tahun 2022 ini kami menargetkan 1 juta UMKM dapat masuk dalam ekatalog LKPP dengan target alokasi pengadaan barang dan jasa bagi UMKM mencapai Rp400 triliun,” tegas Hanung.
Untuk itu, kolaborasi dan bahu membahu antar Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN perlu dikuatkan. []
