Pelopor.id | Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengagumi cara Menteri Sosial Tri Rismaharini berdialog terkait penyaluran bantuan sosial. Gaya dialog Risma yang lugas dan “on the spot” dinilai dapat menyelesaikan kerumitan distribusi bansos atau
“Bantuannya saja Rp200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa.”
Model dialog “on the spot” atau menggelar rembug bareng dengan semua pihak yang terkait, menurut Achmad, membuat masalah bisa diselesaikan saat itu juga. Apalagi Mensos Risma bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tegas.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mensos. Pertemuan seperti ini cepat bisa mengambil solusi. Data-data bisa langsung dibuka dan dianalisa di sini. Pertemuan dihadiri oleh pihak-pihak terkait sehingga bisa clean and clear,” tutur Achmad usai pertemuan membahas akselerasi penyaluran bansos di Kota Pekanbaru, 31 Agustus 2021.
Turut hadir dalam pertemuan itu anggota Komisi VIII DPR RI DR. Achmad, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, dan Staf Khusus Menteri Sosial.
Achmad mengungkapkan, sebagai salah satu pihak yang terlibat langsung dalam pertemuan tersebut, dirinya tidak melihat ada nada kemarahan pada diri Mensos selama memimpin pertemuan. Ia melihatnya sebagai sikap tegas dan cepat mengambil keputusan.
“Dari pendapat yang disampaikan berbagai pihak, salah satu kendala utama dalam penyaluran bansos di Provinsi Riau adalah tantangan geografis. Dan Bu Risma tidak terlalu lama menemukan solusi dan membuat keputusan,” sebut anggota Fraksi Demokrat tersebut.
Menurut Achmad, topografi wilayah yang banyak terdapat sungai dan melintasi laut, katanya, membuat penyaluran bansos tidak secepat yang diharapkan.
“Nah bu Risma tadi langsung memutuskan untuk menyalurkan sekaligus dalam enam bulan. Untuk itu beliau langsung menyanggupi untuk menerbitkan permensos. Ini keputusan cepat dan solutif,” sebut Achmad.
Dalam pertemuan itu, Mensos memberikan pandangan senada. menurutnya, faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di kawasan 3T terlambat menerima bansos.
“Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan,” ucap Risma.
Kesimpulan tersebut didapat setelah mendengarkan penjelasan hadirin, yakni pemerintah daerah, bank Himbara, pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Riau, dan anggota DPRD yang turut hadir.
- Baca juga : Risma Siapkan Aturan Khusus agar Masyarakat Kawasan 3T Terjangkau Bansos
- Baca juga: Ahli Waris Korban Meninggal Insiden Margocity dapat Santunan Rp 15 Juta dari Kemensos
- Baca juga: Dua Kakak Beradik yang Dipasung 24 Tahun Dibebaskan Kemensos
Saat mengecek kendala penyaluran bantuan, beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditempuh dengan menumpang perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, berkisar antara Rp200-600 ribu.
“Bantuannya saja Rp200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa. Ya untuk apa Pak. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan,” tegas Mensos dalam pertemuan di Hotel Aryaduta Pekanbaru tersebut.
Meski demikian, Mensos akan melakukan asesmen lebih dahulu untuk memastikan pendekatan apa yang paling tepat agar penerima manfaat di kawasan 3T bisa mendapatkan haknya. []
