Profil Faldo Maldini yang Dijuluki The New Ngabalin

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini. (Foto: Pelopor/Instagram @faldomaldini)

Pelopor.id | Jakarta – Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mendapat julukan ‘The New Ngabalin’, sebagai buntut komentarnya tentang mural Jokowi 404:Not Found dan juga sejumlah permasalahan lainnya. Netizen menilai Faldo Maldini seperti Ngabalin, yang dulu keras mengkritik namun sekarang berubah sikap setelah masuk ke pemerintah. 

Sebelumnya, Faldo juga pernah disorot akibat pernyataannya ‘BEM UI berpolitik’, dan semakin ricuh setelah adanya perdebatan antara Faldo dengan anggota DPR Fadli Zon di salah satu program televisi.

Baca juga: Profil Yenny Wahid yang Mundur dari Komisaris Independen Garuda Indonesia

Bacaan Lainnya

Berikut profil singkat Faldo Maldini,

Faldo Maldini resmi menjadi staf khusus mensesneg bidang komunikasi dan media sejak 14 Juli 2021. Sebelum menjadi orang pemerintahan, Faldo sudah melewati perjalanan cukup panjang di dunia politik. Ketika masih kuliah pun, ia aktif berorganisasi. 

Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 9 Juli 1990 ini pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan juga sering melakukan riset yang dipublikasikan di dalam dan luar negeri mewakili UI dan Indonesia. Bahkan, risetnya beberapa kali mendapat gelar juara pada tingkat nasional, mewakili Universitas Indonesia pada 2010.

Baca juga: Profil Farhat Abbas, Pengacara & Pendiri Partai Pandai

Ketika kuliah S2 di London, Inggris, Faldo juga menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom dan memimpin 32 cabang yang tersebar di Inggris, dengan jumlah mahasiswa Indonesia sekitar 1.600 orang.

Baca Juga :   Nick Jonas dan Priyanka Chopra Sambut Anak Pertama Lewat Surogasi

Kemudian pada 2018, Faldo ditunjuk sebagai Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN). Setahun kemudian, ia memutuskan pindah dari PAN dan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena merasa dibantu saat menggugat Undang-Undang Pilkada terkait batas usia calon kepala daerah. []

Pos terkait