Pelopor.id | Jakarta – Menteri luar negeri Kamboja pada Sabtu (06/08/2022) mengatakan, blok regional Asia Tenggara telah memutuskan bahwa para jenderal yang berkuasa di Myanmar akan tetap dilarang dari setiap pertemuannya sampai mereka menunjukkan kemajuan dalam rencana perdamaian.
Jika lebih banyak eksekusi terjadi di Myanmar, banyak hal harus dipertimbangkan kembali, dan blok itu menyetujuinya, kata Prak Sokhonn, utusan khusus untuk Myanmar dan ketua pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) seperti dikutip dari AFP.
Pada Jumat, para menteri Asia Tenggara mengutuk kurangnya kemajuan dalam rencana resolusi krisis untuk Myanmar yang dilanda kudeta, menuntut tindakan junta sebelum pertemuan puncak regional akhir tahun ini.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari tahun lalu, dan jumlah korban tewas dari tindakan brutal militer terhadap perbedaan pendapat telah melewati 2.100, menurut kelompok pemantau lokal seperti dilansir dari Reuters.
Kemarahan tumbuh di antara beberapa anggota Asean pada penghalang para jenderal, terutama setelah eksekusi bulan lalu terhadap empat tahanan, termasuk dua tokoh pro-demokrasi terkemuka.
Blok 10-anggota yang sejauh ini menjadi ujung tombak upaya yang sia-sia untuk menyelesaikan kekacauan, mengeluarkan pernyataan bersama setelah pembicaraan menteri luar negeri di Phnom Penh.
Para menteri mengatakan mereka sangat kecewa dengan kemajuan yang terbatas dan kurangnya komitmen dari otoritas Naypyidaw untuk implementasi konsensus lima poin yang tepat waktu dan lengkap.
Dan dalam peringatan terselubung kepada junta Myanmar, pernyataan itu, merujuk pada Pasal 20 piagam ASEAN, mencatat pertemuan para pemimpin akhir tahun ini masih bisa mengambil tindakan atas “ketidakpatuhan”.
Keputusan ASEAN biasanya diambil melalui konsensus, tetapi Pasal 20 mengizinkan pertemuan puncak untuk mengesampingkan prinsip ini.
Diplomat top Myanmar, Wunna Maung Lwin, tidak diundang ke Phnom Penh dan juga dikeluarkan dari retret menteri luar negeri pada Februari, sementara pemimpin junta Min Aung Hlaing dilecehkan pada pertemuan puncak para pemimpin tahun lalu.
Awal pekan ini, Malaysia yang telah memimpin seruan untuk tindakan lebih keras, mengindikasikan bahwa Myanmar dapat menghadapi penangguhan dari blok tersebut, jika anggota tidak melihat kemajuan nyata menjelang pertemuan puncak para pemimpin.[]
