Jakarta | Kepala Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala menyuarakan optimisme hati-hati pada Minggu (12/06/2022), ketika para menteri perdagangan global berkumpul untuk mengatasi keamanan pangan yang terancam oleh invasi perang Rusia-Ukraina, penangkapan ikan yang berlebihan dan akses yang adil ke vaksin Covid-19.
WTO menghadapi tekanan untuk meningkatkan kesepakatan perdagangan yang telah lama dicari tentang berbagai masalah dan menunjukkan persatuan di tengah pandemi yang masih berkecamuk dan krisis kelaparan global yang akan datang.
Agenda utama dalam pertemuan tingkat menteri WTO adalah kerugian akibat perang Rusia di Ukraina, yang secara tradisional merupakan lumbung pangan bagi ratusan juta orang, terhadap ketahanan pangan.
Juru bicara WTO Dan Pruzin mengatakan bahwa ketegangan memuncak selama sesi tertutup, di mana sejumlah delegasi turun ke lantai untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, termasuk utusan Kyiv, yang disambut dengan tepuk tangan meriah.
Kemudian, lanjutnya, tepat sebelum Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia Maxim Reshetnikov berbicara, sekitar tiga lusin delegasi “berjalan keluar”.
Bahkan sebelum konferensi dimulai, Uni Eropa mengumpulkan perwakilan dari 57 negara untuk menunjukkan solidaritas dengan Ukraina, dengan komisaris perdagangan UE Valdis Dombrovskis mengecam “agresi ilegal dan barbar” Rusia.
Terlepas dari suasana perdebatan, para menteri diharapkan menyepakati deklarasi bersama tentang penguatan ketahanan pangan, di mana mereka akan berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan fungsi dan ketahanan jangka panjang pasar pangan dan pertanian global.
“Saya harap Anda secara kolektif akan melakukan hal yang benar,” kata Ngozi kepada para delegasi seperti dikutip dari AFP.
WTO berharap untuk menjaga kritik terhadap perang Rusia di Ukraina hingga hari pertama pembicaraan, memungkinkan para menteri fokus pada hari-hari berikutnya untuk mencapai kesepakatan perdagangan, setelah hampir satu dekade tanpa kesepakatan besar.
Ada beberapa optimisme bahwa negara-negara akhirnya dapat menyetujui pelarangan subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan ilegal dan tidak diatur, setelah lebih dari dua dekade negosiasi.[]
