Jakarta | Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau The United Nations Security Council (UNSC) gagal menyepakati pernyataan yang bertujuan mendorong junta Myanmar untuk mengambil langkah-langkah menuju solusi damai untuk krisis yang sedang berlangsung di negara itu.
Tiongkok dan Inggris, yang menyusun teks tersebut, saling menyalahkan atas kegagalan negosiasi sepanjang hari pada Jumat (27/05/2022), yang mengikuti pertemuan tertutup UNSC tentang Myanmar pada pagi hari.
Untuk London, Tiongkok disebut meminta terlalu banyak, yang menyebabkan gagalnya negosiasi.
Seorang juru bicara delegasi Tiongkok untuk PBB mengatakan bahwa pada akhirnya, hanya ada sedikit perbedaan untuk mencapai kesepakatan yang bukan tidak mungkin untuk diatasi.
Teks asli mengusulkan agar UNSC mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kemajuan terbatas dalam menerapkan rencana lima poin untuk mengakhiri krisis, yang ditetapkan lebih dari setahun lalu oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Ini juga menyerukan tindakan untuk mengimplementasikan peta jalan.
Mengutip AFP, delegasi Tiongkok mengatakan, pihaknya mengusulkan memakai istilah kemajuan lambat daripada terbatas.
Teks lainnya mencerminkan keprihatinan dewan tentang berlanjutnya kekerasan dan kesulitan kemanusiaan di negara itu.
Pada pertemuan UNSC, utusan ASEAN untuk Myanmar, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kamboja Sokhonn Prak, dan utusan PBB Noeleen Heyzer memberikan informasi terbaru tentang situasi tersebut.
Menurut para diplomat, Heyzer, yang diangkat pada Oktober 2021, telah diberi lampu hijau untuk melakukan perjalanan pertamanya ke Myanmar, namun belum menerima otorisasi yang diperlukan untuk masa tinggalnya dan orang-orang yang mungkin dia temui.
PBB bersikeras agar dia bisa bertemu dengan berbagai pihak Burma, bukan hanya junta yang berkuasa.
Kelompok pemantau lokal menyebutkan, sejak militer melancarkan kudeta di Myanmar pada Februari 2021, sudah ada lebih dari 1.800 orang yang tewas dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.[]
