Pelopor.id | Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok memperbaharui kerja sama di bidang kelautan untuk mendukung penguatan ekonomi dua negara dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut sesuai prinsip ekonomi biru.
Kerjasama bidang kelautan itu, tertuang dalam dokumen Implementing Arrangement yang ditandatangani secara sirkuler pada Selasa (26/07/2022) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, dan Menteri Sumber Daya Alam RRT, Wang Guanghua di Beijing.
“Semoga kerja sama ini menjadi pendorong majunya sektor kelautan dan perikanan Indonesia, di mana kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekologi terjaga dengan baik,” tutur Menteri Trenggono.
Sedangkan ruang lingkupnya meliputi kerja sama teknis bersama dalam topik yang relevan dengan sektor kelautan. Kemudian Pengelolaan pesisir terpadu, mitigasi dan adaptasi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Juga kerja sama di bidang pengembangan ekonomi biru, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sementara bentuk kerja sama yang disepakati antara lain berbagi informasi sektor kelautan, kegiatan pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan termasuk pendidikan resmi dan vokasional, simposium bersama, seminar, workshop, pelatihan dan pertukaran tenaga ahli.
Penandantangan dokumen Implementing Arrangement ini, menjadi babak baru kerja sama kelautan dua negara setelah habis masa berlakunya pada tahun 2016. Kini, dua negara juga tengah membahas lebih lanjut pembaruan kerja sama di bidang perikanan.
Selama ini, hubungan perdagangan produk perikanan dua negara terjalin baik. Neraca perdagangan produk perikanan Indonesia terhadap Tiongkok tahun 2018-2022 terus mengalami surplus. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada semester I 2022 mencapai US$485 juta, sedangkan nilai impornya mencapai US$56 juta.
Sebelumnya dilakukan MoU Penguatan Kerja Sama Maritim antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok yang ditandatangani pada 5 Juni 2021 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan State Councilor merangkap Menteri Luar Negeri Tiongkok, meliputi kerja sama ekonomi, perdagangan, politik, keamanan, pertahanan.
Lalu kerja sama maritim mencakup pemberantasan IUU Fishing, kerja sama perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, cold storage dan pemasaran, serta kerja sama alih teknologi dan alih pengetahuan. []
