Pelopor.id | Jakarta – Bank Sentral Myanmar memerintahkan perusahaan dan peminjam individu untuk menangguhkan pembayaran pinjaman luar negeri. Ini adalah langkah terbaru untuk mempertahankan cadangan devisa negara yang semakin menipis.
Dalam sebuah surat, Wakil Gubernur Win Thaw mengarahkan peminjam untuk menangguhkan pembayaran bunga dan pokok dari berbagai pinjaman luar negeri yang diperoleh baik dalam bentuk tunai maupun barang.
Arahan itu mewajibkan bank berlisensi untuk memberi tahu pelanggan bisnis mereka dengan utang luar negeri, untuk menyesuaikan jadwal pembayaran pinjaman dengan pemberi pinjaman luar negeri.
Mengutip data Bloomberg, perusahaan di Myanmar memiliki setidaknya USD 1,2 miliar pinjaman dalam mata uang dolar. Beberapa peminjam itu adalah Ooredoo Myanmar Ltd., City Square Commercial Co., Apollo Towers Myanmar Ltd. dan Irrawaddy Green Towers Ltd.
Rezim militer telah memperketat aturan valuta asing setelah mata uang Myanmar kehilangan sepertiga nilainya terhadap dolar pada tahun lalu, setelah kudeta memicu pembekuan sebagian cadangan devisa yang disimpan di Amerika Serikat (AS) dan penangguhan bantuan multilateral.
Pemerintah telah melarang impor mobil dan barang-barang mewah serta memperketat impor bahan bakar dan minyak goreng untuk menjaga cadangannya. Kemudian rezim mengizinkan penggunaan yuan dan baht untuk perdagangan di perbatasan Tiongkok dan Thailand.
Beberapa waktu lalu, bank sentral Myanmar juga mengizinkan lembaga asing untuk mendirikan lembaga keuangan non-bank yang dimiliki sepenuhnya atau masuk ke dalam usaha patungan, dalam upaya untuk meningkatkan modal asing.
Awal bulan ini, juru bicara junta Mayor Jenderal Zaw Min Tun mengatakan bahwa Myanmar harus menghabiskan sekitar USD 700 juta untuk pembayaran pinjaman dalam dan luar negeri setiap tahun.[]
