Pelopor.id – Pemerintah Sri Lanka, pada Jumat,(18/2/2022) mengumumkan tidak mampu lagi membiayai impor minyak lantaran kehabisan uang tunai. Menteri Energi Sri Lanka Udaya Gammanpila mengatakan, masalah kekurangan bahan bakar di seluruh negeri bisa memburuk.
Pasalnya, Perusahaan Migas milik Pemerintah setempat, Ceylon Petroleum Corporation (CPC) terus merugi sehingga kehabisan uang untuk mengimpor pasokan minyak dari luar negeri. Menurut Menteri Gammanpila, CPC menderita kerugian hingga 42% atas penjualan solar dengan mengikuti harga yang ditentukan pemerintah.
Sementara transportasi umum di Sri Lanka, umumnya menggunakan Solar sebagai bahan bakar. Kekurangan stok BBM juga dilaporkan oleh para pengendara di luar ibu kota Kolombo. Masyarakat melaporkan, antrian panjang bahan bakar terjadi di sejumlah SPBU akibat kekurangan stok.
“Sebelumnya, kami kekurangan dolar untuk mengimpor minyak. Sekarang kami tidak memiliki rupee untuk membeli dolar,” tutur Gammanpila.
Sepanjang tahun lalu, CPC mencatat kerugian 83 miliar rupee (US$ 415 juta) menurut Gammanpila, bahkan jika pajak atas penjualan minyak dicabut, tidak akan cukup untuk menutupi kerugian tersebut.
“Kekurangan parah tidak bisa dihindari, kecuali kita menaikkan harga atau perbendaharaan menawarkan bailout (dana talangan),” tegasnya.
Cadangan devisa Sri Lanka, tercatat telah berkurang dari US$7,5 miliar pada 2019 atau sejak Presiden Gotabaya Rajapaksa menjabat menjadi US$3,1 miliar pada Desember 2021 lalu, sebab pendapatan utamanya dari sektor pariwisata menyusut di tengah pandemi.
Sebuah perdebatan berkecamuk, tentang apakah pemerintah harus memprioritaskan kewajiban utang luar negeri daripada memberi makan rakyatnya yang kelaparan. Kolombo, memiliki utang luar negeri hampir US$7,3 miliar yang jatuh tempo tahun ini. Sedangkan rakyatnya menghadapi kekurangan pangan akut dan inflasi sebesar 14%.
“Kami memiliki utang yang tinggi dari tiga negara China, Jepang dan India,” ucap Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa belum lama ini seperti dikutip dari straitstimes. []
