Pelopor.id – Dua perusahaan China, menandatangani perjanjian dengan pemerintah Irak untuk membangun seribu sekolah di negara itu dalam jangka waktu dua tahun. Hal ini, disampaikan seorang pejabat pemerintah Irak.
“Negara ini membutuhkan total 8.000 sekolah untuk mengisi kesenjangan di sektor pendidikan,” tutur Hassan Mejaham selaku pejabat Kementerian Perumahan dilandir dari kantor berita resmi Irak.
Kesepakatan yang ditandatangani belum lama ini di hadapan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhemi menyatakan, Power China akan membangun 679 sekolah dan Sinotech membangun sebanyak 321 sekolah.
Irak yang sejatinya kaya akan minyak, telah menderita selama beberapa dekade dari kehancuran infrastruktur karena perang berturut -turut dan korupsi yang endemik. Pembangunan sekolah pun akan selesai dalam dua tahun.
Mejaham menjelaskan, fase pertama serah terima dilakukan setahun setelah pekerjaan dimulai dalam waktu dekat. Ia menambahkan, pemerintah Irak akan membayar proyek tersebut dengan menggunakan produk minyak. Sedangkan fase kedua adalah rencana pembangunan 3.000 sekolah tambahan. Sebanyak 4.000 sekolah lagi akan dibangun di fase akhir.
“Konflik puluhan tahun dan kurangnya investasi di Irak telah menghancurkan apa yang dulunya merupakan sistem pendidikan terbaik di wilayah tersebut,” ungkap UNICEF di situs web resminya, Senin (20/12/2021).
Menurut UNICEF, satu dari setiap dua sekolah sekarang dalam keadaan rusak dan membutuhkan rehabilitasi. Di negara berpenduduk 40 juta orang, ada hampir 3,2 juta anak-anak Irak usia sekolah yang tidak bersekolah.
Sementara Pengusaha Tiongkok Chen Xianzhong mengatakan, proyek sekolah ini mewakili minat perusahaan Tiongkok yang tumbuh di negara di sepanjang Inisiatif Infrastruktur Belt and Road (BRI).
Menurut pengusaha China yang telah berinvestasi di Irak selama lebih dari 20 tahun ini, Investasi Tiongkok keluar dari bantuan kemanusiaan dan pertimbangan politik. Sekolah yang akan dibangun tersebut tersebar di seluruh Irak, yang berarti biaya keamanan sangat besar di tengah ketidakstabilan politik yang tersisa dan keuntungan bagi perusahaan milik negara Tiongkok sangat tipis. []
