Pelopor.id | Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengizinkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Gorontalo dilakukan dengan mekanisme kontan (cash), bukan berupa bahan makanan. Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan tradisi yang berkembang di daerah tersebut.
Kebijakan ini diterapkan kepada KPM BPNT di Provinsi Gorontalo yang belum menerima bantuan sejak Juli 2021. Mensos menerima informasi itu dalam pertemuan pemadanan data yang melibatkan berbagai pihak di Gorontalo, pada Kamis (30/09/2021).
Mensos memutuskan BPNT akan disalurkan sekaligus untuk dua bulan ke depan, yaitu Oktober dan November, sehingga KPM BPNT yang belum menerima sejak Juli akan menerima sekaligus 5 bulan.
Baca juga: Mensos Risma Tinjau Sentra ATENSI Budi Luhur Banjarbaru
“Itu kalau dirapel, mereka akan terima lima bulan, tidak mungkin itu semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuknya cash,” kata Mensos Risma.
Keputusan tersebut sudah dikoordinasikan dengan Bank Himbara, anggota DPR RI Komisi VIII Idah Syahidah Rusli Habibie, anggota Komite 3 DPD RI Rahmijati Jahja dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim yang hadir dalam pertemuan itu.
“Hal ini sudah disaksikan oleh beliau-beliau bahwa penyaluran dalam bentuk cash, dan itu boleh sesuai dengan perpres bansos BPNT bisa diambil dalam bentuk uang,” ujar Risma.
Baca juga: Gerakkan Potensi Masyarakat, Kemensos Rekrut Ribuan Relawan Penyuluh Sosial
Ketertundaan dalam penyaluran bansos sehingga harus dirapel, tidak terlepas dari kondisi geografis sehingga lokasi sulit dijangkau. Keluarga penerima manfaat (KPM) sulit ditemui karena KPM rata-rata bekerja sebagai petani di kawasan perbukitan. Mereka baru kembali ke rumah setelah panen usai.
Untuk memudahkan distribusi bansos, Mensos Risma menginstruksikan agar pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan, dan pencairan bisa dilakukan secara sekaligus. “Jadi, mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja,” ungkap Risma.
Baca juga: Mensos Risma Pastikan Negara Beri Bansos untuk Komunitas Adat Terpencil
Dalam pertemuan tersebut, Risma juga mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Gorontalo. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Mensos, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
Mensos Risma meminta Bank Himbara di Gorontalo dan pemda meningkatkan koordinasi dalam penyaluran bansos. Ia juga mengungkapkan permasalahan distribusi kartu bisa diselesaikan minggu pertama bulan Oktober ini. Risma meminta agar pihak Bank Himbara dan pemerintah daerah serta pendamping keluarga penerima manfaat untuk bersinergi dalam penyaluran perluasan penerima manfaat bantuan sosial di Gorontalo.
Baca juga: DPR Kagumi Gaya Dialog Mensos Risma Urai Kerumitan Distribusi Bansos
Di sisi lain, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengapresiasi kehadiran Mensos di Provinsi Gorontalo. Idris menyebutkan, Risma memberikan perhatian khusus untuk memastikan data penerima manfaat bantuan sosial tepat sasaran.
“Saya lihat ibu menteri sangat bertanggung jawab terhadap data ini. Kita di provinsi Gorontalo masih cukup tinggi, 15,59 persen, sehingga itu dana APBD kita tidak mencukupi untuk pengurangan angka kemiskinan ini, sehingga itu, saya mengucapkan terima kasih ibu menteri telah memberikan bantuan yang banyak sekali, yang tidak terhitung siang hari ini,” kata Wagub Idris Rahim. []
