Pelopor.id | Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta dukungan dari Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Banten. Terutama dukungan melalui regulasi maupun anggaran untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan penguatan ketahanan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan korporasi.
Hal itu dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutan yang disampaikan Asda I Pemprov Banten Septo Kalnadi, pada acara Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI dengan agenda Optimalisasi Diplomasi Parlemen DPR RI untuk Pemulihan Ekonomi Provinsi Banten Pasca Pandemi Covid-19.
Septo menyebutkan, kondisi pembatasan yang diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sangat mempengaruhi dan melemahkan sisi demand dan supply perekonomian suatu wilayah. Pelemahan sisi demand paling utama berupa turunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya permintaan atau konsumsi rumah tangga. Sedangkan sisi supply, turunnya konsumsi rumah tangga direspon berbagai perusahaan atau unit usaha dengan menurunkan jumlah produksinya.
“Sederhananya, belum ada satu negara pun yang benar-benar bisa dikatakan lulus dalam menangani pandemi. Namun, negara yang mengedepankan pendekatan keilmuan, jauh lebih tangguh dan siap menghadapinya, seperti China.”
“Data BPS Provinsi Banten menunjukan bahwasanya sebanyak 20,7% perusahaan di Banten memilih untuk mengurangi jumlah pekerja dimana tiga lapangan usaha tertinggi yang mengurangi jumlah pekerja adalah penyediaan akomodasi, konstruksi dan pengadaan listrik dan gas. Sedangkan 69,3% perusahaan memilih untuk tidak mengurangi/ menambah jumlah pekerja, serta hanya 10% perusahaan di Banten memilih untuk menambah jumlah pekerja.” kata Septo.
Di samping itu, lanjutnya, data BPS Provinsi Banten menunjukkan aktivitas ekonomi dari masyarakat golongan menengah ke bawah, yaitu dalam bentuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengalami peningkatan, salah satunya ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang berusaha sendiri, dan berusaha dengan dibantu pekerja keluarga.
“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten berharap BKSAP DPR RI dapat membantu Pemerintah Provinsi Banten dalam program pemulihan ekonomi daerah, baik melalui berbagai kebijakan mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat, serta menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UKM dan korporasi,”paparnya.
Acara tersebut dihadiri Mardani Ali Sera selaku Wakil Ketua BKSAP DPR RI, didampingi Andi Ahmad Dara perwakilan Komisi 11 DPR RI dan Jazuli Juwaini dari Komisi 1 DPR RI, serta perwakilan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Banten, yaitu Rektor Untirta Fatah Sulaeman dan Rektor Unsera Hamdan.
Mardani Ali Sera mengatakan, selama pandemi Covid-19, pihaknya rutin melakukan berbagai upaya diplomasi dengan berbagai negara, khususnya berkaitan dengan penanganan pandemi. Dalam penanganan dampak ekonomi pasca pandemi, ia membutuhkan informasi dan harapan-harapan dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan melakukan diplomasi dan dapat menjadi bahan membuat kebijakan.
“Sederhananya, belum ada satu negara pun yang benar-benar bisa dikatakan lulus dalam menangani pandemi. Namun, negara yang mengedepankan pendekatan keilmuan, jauh lebih tangguh dan siap menghadapinya, seperti China. Dampak Covid-19 atas ekonomi nasional sangat luar biasa. Kita lakukan diplomasi parlemen, dan hari ini sengaja mengundang Pemda dan Kampus karena saya ingin dengar harapan Kampus dan Pemda untuk menangani dampak musibah ini,” tuturnya.
- Baca juga: Polda Banten Luncurkan Vaksinasi Langsung ke Rumah Go-Vaksin
- Baca juga: Pemprov Banten Sambut Kapal Baru Basarnas KN SAR 247 Tetuka
Rektor Untirta Fatah Sulaeman menyampaikan apresiasi atas kehadiran BKSAP. Menurutnya, saat ini dibutuhkan era kolaborasi antara seluruh stakeholder dalam memajukan negeri. Kehadiran BKSAP sangat penting, khususnya dalam konteks pendidikan karena banyak informasi yang bisa dijadikan objek riset dan implementasi untuk mewujudkan belajar merdeka, merdeka belajar.
Sementara itu, Rektor Unsera Hamdan mengakui bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Seperti yang saat ini dialaminya, banyak mahasiswa mengajukan cuti karena kesulitan ekonomi, yang mengakibatkan keuangan kampus ikut kewalahan. []
