Pelopor.id – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat(NTB), Ni Ketut Wolini menyatakan dirinya siap menunggu somasi yang dilancarkan Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Mohammad Faozal.
Wolini berharap, keputusan Faozal melapor secara hukum, dapat mengungkap semua sikap dan tindakan negatif yang selama ini menimpa pelaku industri pariwisata sejak Faozal menjabat sebagai Kadispar hingga akhirnya dia dimutasi menjadi Kadishub NTB.
“Saya menunggu saja langkah yang ditempuh Pak Faozal. Selama ini saya dan pelaku usaha lain hanya diam. Tapi untuk kali ini tidak. Kami sudah terlalu sering dilecehkan. Ya, kita tunggu saja lah. Nanti juga semua akan tahu dan jelas, bagaimana teman-teman pelaku usaha diperlakukan,” tutur Wolini dengan santai pada Rabu, 27 Oktober 2021.
Sebelumnya, dilansir dari sejumlah media lokal NTB, Kadishub Faozal, berencana melancarkan somasi dan laporan hukum kepada Wolini. Laporan dan somasi Faozal ini terkait pemberitaan tanggal 25 Oktober 2021 di sejumlah media online lokal dan nasional tentang “PHRI Cium Gelagat ‘Kotor’ Kadishub Gagalkan Program WSBK”.
“Kita tunggu saja lah. Nanti juga semua akan tahu dan jelas, bagaimana teman-teman pelaku usaha diperlakukan.”
Faozal menyebut, tudingan itu tidak masuk akal. Dan cenderung menebar fitnah dan mencemarkan nama baik. Tidak terima dengan pemberitaan itu, Faozal kemudian berencana melaporkan dan men-somasi Wolini.
“Tudingan itu kayak fitnah, tidak beralasan. Saya secara pribadi akan melayangkan somasi dan mempertimbangkan untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik,” kata Faozal, Selasa, 26 Oktober 2021 dilansir dari beberapa media lokal.
Faozal menjelaskan, pertemuan dengan hotelier pada Senin itu dilakukan untuk sosialisasi terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) WSBK Mandalika, lima koridor transportasi massal, dan juga titik-titik shuttle bus di kawasan Mandalika. Ini dilakukan agar pihak manajemen hotel bisa memberikan informasi yang komprehensif kepada para tamu mereka saat gelaran WSBK 19-21 November mendatang.
Sedangkan Menurut Wolini, Jika alasannya untuk memberi informasi yang komprehensif, seyogyanya Faozal bersurat atau mengundang anggota PHRI melalui organisasi induknya, PHRI.
Dengan demikian, Wolini menjamin penyebaran informasi akan lebih komplit. Namun Faozal malah melakukan sebaliknya dengan mengundang sekitar 20 management hotel secara personal, dan dalam waktu yang bersamaan dengan pertemuan PHRI di Dispar. Langkah Faozal ini, diànggap Wolini sebagai sikap yang tidak menghargai organisasi PHRI.
“Gelagat dan diduga itu hampir sama maknanya. Saya belum lihat unsur fitnah. Namanya juga judul media, harus bombastis dong.”
Sementara menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Wilayah NTB Jewantoro Umbu Joka, konflik adalah barang simpel yang bisa diselesaikan. Umbu menyarankan, Kadishub membantah pernyataan ketua PHRI NTB tersebut lewat media.
“Barang simpel yang bisa diselesaikan. Tinggal bantah saja by media lagi kesana kan beres. Gelagat dan diduga itu hampir sama maknanya. Saya belum lihat unsur fitnah. Namanya juga judul media harus bombastis dong. Berperkara itu habisin waktu dan dana. Memangnya yang mau disomasi itu diam aja?,” ujar Umbu dikutip dari detikNTB.
Umbu menyebut, Polemik itu merupakan tanda tidak adanya koordinasi antara Dispar, Dishub dan stakeholder pariwisata.
“Perhelatan WSBK dan MotoGP itu ayo kita kerja bareng-bareng semua stakeholder, ayolah semua bersinergi dan saling bergandeng tangan untuk sukseskan perhelatan ini demi nama NTB dan umumnya Indonesia,” tegasnya. []
