Pelopor.id | Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb Ace Hasan Syadzily menyesalkan mekanisme yang berlaku di perbankan. Legislator itu mempertanyakan adanya ribuan penerima manfaat yang belum bisa mencairkan dananya.
Hal ini, disampaikan Ace dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di aula Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sabilulungan Soreang Kabupaten Bandung, 27 Agustus 2021.
“Ini banyak sekali. Terlalu banyak. Misalnya 5.390 untuk BPNT pada satu kabupaten, ini kalau seluruh kabupaten/kota se Indonesia angkanya akan besar sekali.”
Dalam pertemuan ini terungkap, bantuan yang belum terdistribusi yakni 2.537 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), 5.390 KKS untuk KPM Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) dan 1.400 KPM Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Ini banyak sekali. Terlalu banyak. Misalnya 5.390 untuk BPNT pada satu kabupaten, ini kalau seluruh kabupaten/kota se Indonesia angkanya akan besar sekali,” tutur Ace dalam pertemuan dengan perwakilan BNI, PT Pos, dan sejumlah pendamping tersebut.
Anggota Fraksi Golkar ini menyatakan, dalam pertemuan ini dilaksanakan klarifikasi data mengapa kartu tidak terdistribusi dan KPM tidak dapat mencairkan bantuan.
“Dimana masalah sebenarnya. Di bank, di pendamping atau di Kemensos. Ternyata salah satunya ada di bank,” sebutnya.
Atas dasar itu, ia menekankan Komisi VIII akan memanggil Himpunan Bank Bank Milik Negara (Himbara).
“Komisi VIIl akan memanggil bank Himbara. Bagaimana bisa ribuan penerima bantuan belum mendapatkan bantuannya,” ucap Ace.
Di samping itu, Komisi VIlI DPR mengapresiasi langkah Mensos yang langsung menangani masalah di lapangan.
“Ini bentuk sikap proaktif menteri terhadap masalah yang ada. Dan ini merupakan bagian dari proses transparansi anggaran,” tegasnya.
Sementara Kepada Himbara, Ace menekankan kesempatan ini menjadi momentum untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial. Pada pertemuan tersebut terungkap, keterlambatan pencairan dana antara lain disebabkan pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi.
Dalam kesempatan yang sama, Mensos Risma menginstruksikan kepada pihak terkait untuk dijadikan momentum untuk memperbaiki berbagai prosedur. Ia meminta koordinasi antara unsur di daerah yakni Kepala Dinas, kepala desa/lurah, dan RT-RW, untuk ditingkatkan.
- Baca juga : Bansos Telat Cair, DPR Minta Perbankan Peka terhadap Warga Miskin
- Baca juga : Kemensos Terjunkan Tim Bantu 11 Korban Lift Jatuh di Mall Margo City
“Kadinsos harus mengawal dengan baik proses pemutakhiran data. Sebab ada informasi kalau kepala desa tidak suka sama seseorang nanti tidak dibagikan. Atau ada yang tiba-tiba pindah ngga kasih tahu. Nah ini harus dikawal,” ucap Mensos.
Mensos sendiri menargetkan, pada hari Senin dan Selasa minggu depan agar hak-hak penerima manfaat, dipenuhi. Untuk itu, ia menginstruksikan dilakukan pertemuan antara jajaran Kemensos, Dinsos Kabupaten Bandung, PT Pos, dan pendamping.
Serahkan Bantuan
Pada kesempatan itu pula, Mensos dan para anggota Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan. Bantuan dari 13 Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk anak, penyandang disabilitas, lansia, korban penyalahgunaan (KP) Napza dan tuna sosial di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
Jenis bantuan terdiri dari berbagai jenis di antaranya peralatan batik, laptop, kursi roda, sembako, mesin jahit & obras, peralatan batik, motor roda tiga , bantuan nutrisi, perlengkapan sekolah, bantuan wirausaha kepada 825 penerima manfaat dengan nilai total Rp971.557.750.
Dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial disalurkan bantuan vitamin dan 1.274 lembar masker yang didistribusikan oleh Karang Taruna. Dalam kesempatan tersebut Mensos juga menyaksikan hasil produksi Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS). []
