Pelopor.id | Anggota Komisi VIII DPR RI Paryono meminta semua pihak memperkuat kebijakan pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial. Menurutnya, kelompok miskin dan rentan adalah elemen masyarakat yang paling terdampak selama pandemi, sehingga layanan terhadap hak-hak mereka menjadi prioritas semua pihak.
Ia melihat, program bansos dari Presiden Joko Widodo yang dimandatkan kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sudah berjalan baik. Bansos berbasis tunai seperti PKH dan BPNT/Program Sembako sudah ada perintah bayar dari Kemensos, sebagaimana disampaikan Mensos dalam beberapa kesempatan.
Dalam pertemuan dengan Mensos Tri Rismaharini dan jajaran, perwakilan Bank Nasional Indonesia (BNI), pendamping sosial dan pihak terkait di Sragen, Paryono menyesalkan masih adanya ribuan Keluarga Penerima Manfaat Keluarga (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako yang belum menerima bantuan.
Baca juga: Kemensos Terjunkan Tim Bantu 11 Korban Lift Jatuh di Mall Margo City
Di Kabupaten Sragen, pada penyaluran Tahap 2 yaitu bulan April, Mei, Juni, terdapat 37.225 KPM, di mana ada 2.517 yang belum cair karena buku tabungannya terblokir. Mendapatkan laporan ini, Mensos pun hadir dan mempertemukan perwakilan BNI dan pendamping.
Kehadiran Mensos didampingi dua anggota Komisi VIII DPR RI. Selain Paryono, hadir juga rekannya dari dapil yang sama dari Partai Golkar Endang Maria Astuti. Dalam pernyataannya, Paryono meminta BNI peka terhadap nasib rakyat miskin. “Saya minta kerja sama dari BNI ya pak. Saya paham bank ada sisi bisnis. Tapi ini kan misi kemanusiaan Jangan dicampuradukkan dengan misi bisnis, tidak akan ketemu,” kata Paryono.
Ia mengilustrasikan, bila bantuan Rp200 ribu tertahan di bank tidak dicairkan. Padahal jumlah KPM di Sragen berjumlah ribuan. Maka akan didapat nilai uang yang fantastis, mungkin mencapai ratusan miliar dari bunga. “Nah ini dari BNI di wilayah. Maksimalkan kewenangan yang ada di daerah. Nanti kalau sudah dimaksimalkan di daerah bapak, nanti kami dan Bu Menteri akan menjembatani dengan BNI di Pusat,” katanya.
Baca juga: Fitur “Usul-Sanggah” Kemensos Sejalan dengan Langkah KPK
Mensos juga berharap BNI bisa bergerak cepat mengatasi kendala pencairan bansos, termasuk adanya kartu yang belum dicetak, kartu belum dibagikan atau blokir yang belum dibuka. “Saya minta tolong pak agar bisa diselesaikan. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM,” kata Mensos kepada perwakilan BNI.
Terkait dengan rekening yang terblokir, Mensos meminta BNI agar secepatnya bisa dibuka. Bahkan Mensos mengambil telepon genggam dan menghubungi pejabat BNI di Jakarta saat itu juga. “Ini Risma. Pak saya minta dibantu ya. Tolong blokirnya dibuka ya. Hari ini ya,” kata Mensos Risma.
Perwakilan dari Bareskrim Mabes Polri Kombes Eka yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan bantuan ini ditunggu masyarakat miskin. “Bagi mereka Rp100 ribu-Rp200 ribu itu banyak. Jangan ditunda-tunda pencairannya pak. Nanti tertunda lagi masuk bulan berikutnya kena blokir lagi. Kasihan pak mohon prosesnya bisa diperlancar pak,” katanya. []
