Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik 5 Pejabat (Pj) Gubernur yakni:
1. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik yang dilantik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat.
2. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.
3. Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten.
Saat pelantikan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Tito Karnavian mengamanatkan para Pejabat Gubernur yang baru untuk menjaga stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan.
“Tolong yang paling utama jaga stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan. Karena tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan semua program-program yang dipikirkan akan sangat sulit sekali dieksekusi,” tutur Mendagri Kamis, (12/05/2022).
Ia juga menegaskan, ketika politik stabil dan keamanan terjaga di daerah masing-masing, maka pemerintahan akan berlangsung dengan baik, sehingga program-program bisa berjalan.
Selain itu, Mendagri juga merinci beberapa program penting yang menjadi atensi pemerintah sebagai berikut :
1. Penanganan pandemi
Tito Karnavian mengatakan, meski penanganan pandemi terpantau melandai, tetapi beberapa negara masih mengalami kenaikan kasus. “Ini menjadi atensi bagi kita semua, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tolong terjemahkan dalam penanganan pandemi untuk konteks di wilayah masing-masing,” ucapnya.
2. Program pemulihan ekonomi di daerah masing-masing
Menurut Mendagri, pemulihan ekonomi dapat diupayakan dengan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, fungsi dari APBD di samping untuk membuat adanya uang beredar di daerah, juga untuk menstimulasi pihak swasta.
“Tanpa ada peran swasta maka hanya mengandalkan APBD tidak akan bisa melompat. Pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan mulus dan lancar, recovery juga tidak akan bisa maksimal. Peran swasta menjadi kunci, bahkan beberapa daerah UMKM-nya menjadi kunci,” tandasnya.
Selain itu, lanjut Tito Karnavian, ada pula sejumlah program khusus berikutnya yang menjadi atensi pemerintah pusat, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, stunting, hingga infrastruktur.
Program-program tersebut membutuhkan peran para Pj. yang baru dilantik tersebut, terutama dalam menjalankan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).
“Untuk itu memerlukan rekan-rekan tidak bekerja di belakang meja, tapi harus rajin turun mendengarkan persoalan-persoalan masyarakat,” pungkas Mendagri. []
