Jakarta | Pemerintah Malaysia, dalam hal ini Kementerian Industri dan Komoditas Perkebunan, berencana memangkas pajak ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari saat ini 8% menjadi 4%-6%.
Selain itu, Malaysia juga berencana menunda pelaksanaan mandat biodiesel sebagai salah satu upaya membantu memenuhi permintaan global, di tengah langkanya pasokan minyak nabati.
Meski demikian, Menteri Industri dan Komoditas Perkebunan Malaysia Zuraida Kamaruddin mengatakan, rencana pengurangan pajak itu kemungkinan bersifat sementara dan keputusan final diprediksi keluar pada awal Juni.
Menurut Zuraida, sejumlah negara pengimpor CPO telah meminta Malaysia mengurangi pajak ekspor, bahkan beberapa di antaranya seperti India, Iran dan Bangladesh mengusulkan perdagangan barter.
“Dalam masa krisis ini, mungkin kita bisa sedikit bersantai agar lebih banyak minyak sawit yang bisa diekspor,” kata Zuraida yang dilansir dari Reuters.
Saat ini, Malaysia memang sedang berpikir keras mencari cara untuk meningkatkan pangsa pasar minyak nabati, setelah perang Rusia-Ukraina mengganggu pengiriman minyak bunga matahari, ditambah lagi dengan keputusan Indonesia melarang ekspor CPO.
Zuraida menambahkan bahwa pihaknya juga akan menunda pelaksanaan mandat biodiesel B30, yang mewajibkan sebagian dari biodiesel dicampur dengan 30% minyak sawit, untuk memprioritaskan pasokan ke industri makanan.[]
