Jakarta –Pemerintah Sri Lanka, belum lama ini mengumumkan bahwa negara tersebut bangkrut, dilanda krisis ekonomi. Mereka juga telah menaikkan tingkat suku bunga dan menyatakan gagal bayar (default) terhadap utang luar negerinya.
Terkait itu, Komisi Sekuritas Sri Lanka telah memerintahkan Bursa Efek Colombo (Colombo Stock Exchange) untuk menghentikan aktivitas perdagangan saham selama lima hari mulai hari ini, Senin (18/4/2022), hingga lima hari ke depan atau hingga Jumat, (22/04/2022).
Pihak bursa, berada di bawah tekanan pialang dan investor untuk tidak membuka perdagangan kembali pada Senin (18/04/2022) ini guna mencegah keruntuhan pasar. Namun penghentian sementara perdagangan saham tetap dilakukan untuk memberi waktu bagi para investor untuk mencerna kondisi ekonomi di Sri Lanka.
Krisis tersebut, membuat para serikat pekerja dan pemain bintang kriket ikut turun ke jalan-jalan untuk bergabung dalam aksi protes menuntut pengunduran diri presiden.
Sri Lanka disebut tengah bergulat dengan kemerosotan ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan pada 1948. Pihak berwenang pun kerap melakukan pemadaman listrik bergilir yang diperparah dengan kekurangan makanan dan bahan bakar yang akut, di samping inflasi tinggi.
Krisis tersebut diklaim sebagai penyebab kesengsaraan bagi 22 juta penduduk Sri Lanka dan mendorong aksi protes anti-pemerintah selama berminggu-minggu.Aksi protes ini, terjadi menjelang rencana pertemuan antara pihak berwenang Sri Lanka dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Senin (18/04/2022) di Washington, yang bertujuan merundingkan dana talangan (bailout) senilai US$4 Miliar.
Langkah ini dilakukan Sri Lanka, lantaran negara itu telah kehabisan cadangan devisa untuk melakukan pembiayaan bahkan untuk impor yang paling penting. Sebelumnya Pemerintah setempat telah meminta keringanan utang dari India dan Tiongkok, namun kedua negara tersebut malah menawarkan lebih banyak jalur kredit untuk membeli komoditas dari mereka.
Selain di bidang ekonomi, Sri Lanka pun sedang dilanda kekacauan politik, dimana banyak warga protes ke jalanan yang menyerukan penggulingan Presiden berkuasa saat ini Gotabaya Rajapaksa.
Sementara tahun ini, kewajiban utang Sri Lanka mencapai US$ 8,6 miliar sebelum menangguhkan pembayaran pinjaman luar negeri untuk menghemat uang guna membayar impor makanan dan bahan bakar penting. []
