Pelopor.id – Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Sebab, mereka ingin ekonomi nasional pulih terlebih dahulu akibat pandemi Covid-19.
“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” tutur Bahlil di acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).
Bahlil menjelaskan, harapan dari pelaku usaha ini lantaran mereka baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan.
“Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka,” ungkapnya.
Lagipula, langkah memajukan atau memundurkan waktu penyelenggaraan pemilu menurut Bahlil bukan hal yang haram dalam sejarah perjalanan Indonesia. Ini, Pernah terjadi di Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi.
“Tahun 1997 kita pemilu, harusnya kan 2002 kita baru pemilu kalau lima tahun sekali. Tapi kita majukan karena ada persoalan krisis waktu itu, reformasi. Di Orde Lama juga begitu, sekian lama kita tidak melakukan pemilu,” kata Bahlil.
- Baca juga : Gibran dan Kaesang Dilaporkan Ke KPK, Begini Asal Mulanya
- Baca juga : Wanita Meninggal Akibat Kecelakaan Hindari Lubang, BPJT: Jalan Tol Kayu Agung Tidak Penuhi Standar
Sementara hasil survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden tidak mau jika masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2027. Mereka menolak wacana tersebut meski dengan alasan untuk memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.
“33,4 persen setuju, 30,9 persen sangat tidak setuju, 2,9 persen kurang setuu, dan 5,2 persen sangat setuju,” ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil survei lembaganya, Minggu (9/1/2022).[]
