Pelopor.id | Jakarta – Presiden Sri Lanka yang digulingkan, Gotabaya Rajapaksa, menghadapi seruan untuk penangkapannya pada Sabtu (03/09/2022) setelah pulang dari pengasingan di bawah perlindungan pemerintah penggantinya.
Rajapaksa melarikan diri dari negara kepulauan di bawah pengawalan militer pada Juli, setelah kerumunan besar menyerbu kediaman resminya setelah berbulan-bulan demonstrasi yang dipicu oleh krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pria berusia 73 tahun itu mengumumkan pengunduran dirinya dari Singapura dan menghabiskan berminggu-minggu di bawah tahanan rumah virtual di sebuah hotel di Bangkok sebelum kembali pada Jumat malam.
Para pemimpin kampanye protes yang menggulingkan pemerintahannya mengatakan, Rajapaksa yang kehilangan kekebalan kepresidenannya setelah meninggalkan jabatannya, sekarang harus diadili.
“Gotabaya kembali karena tidak ada negara yang mau menerimanya, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia harus segera ditangkap karena menyebabkan kesengsaraan bagi 22 juta orang Sri Lanka,” kata pemimpin serikat pekerja guru yang membantu memobilisasi demonstran, Joseph Stalin, seperti dikutip dari AFP.
Pemerintah Rajapaksa dituduh melakukan salah urus yang kacau, ketika ekonomi Sri Lanka berputar ke dalam kemerosotan yang hebat.
Krisis tersebut menyebabkan kekurangan pangan yang akut, pemadaman listrik yang panjang dan antrian panjang di pompa bensin untuk pasokan bahan bakar yang langka, setelah negara tersebut kehabisan mata uang asing untuk membayar impor penting.
Aliansi oposisi utama Sri Lanka, Samagi Jana Balawegaya (SJB), belum mengomentari kembalinya Rajapaksa, tetapi seorang mantan menteri dari blok tersebut mengatakan pemimpin yang digulingkan itu perlu diadili.
Rajapaksa diberi karangan bunga oleh para menteri dan politisi senior setelah turun dari penerbangannya di Kolombo.
Dia dibawa dalam konvoi keamanan ke kediaman resmi baru di ibu kota yang diberikan kepadanya oleh pemerintah Presiden Ranil Wickremesinghe, penggantinya.
Wickremesinghe bergantung pada partai Rajapaksa Podujana Peramuna (SLPP) untuk memerintah dan pada hari Jumat meloloskan anggaran penghematan, prasyarat untuk dana talangan Dana Moneter Internasional, dengan dukungan kelompok tersebut.[]
