Pelopor.id | Jakarta – Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap terbagi pada Senin (22/08/2022) mengenai apakah akan membebaskan beberapa pejabat Taliban Afghanistan dari larangan perjalanan atau tidak.
Di bawah resolusi Dewan Keamanan 2011, sebanyak 135 pemimpin Taliban tunduk pada rezim sanksi yang mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan.
Menurut sumber diplomatik, 13 dari mereka mendapat pengecualian dari larangan perjalanan, yang diperbarui secara berkala, untuk memungkinkan mereka bertemu dengan pejabat dari negara lain di luar negeri. Namun, pengecualian ini berakhir Jumat lalu, setelah Irlandia keberatan dengan perpanjangan otomatis untuk satu bulan lagi.
Pada Juni, Komite Sanksi yang bertanggung jawab atas Afghanistan, yang terdiri dari 15 anggota Dewan Keamanan, telah menghapus dari daftar pengecualian dua menteri Taliban yang bertanggung jawab untuk pendidikan, sebagai pembalasan atas pengurangan drastis hak-hak perempuan dewasa dan anak perempuan yang dipaksakan oleh rezim Islam garis keras.
Beberapa negara Barat ingin lebih lanjut mengurangi daftar tersebut, menurut sumber-sumber diplomatik seperti dikutip dari AFP.
Mereka menyoroti kegagalan menghormati komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM) atau memerangi terorisme yang dibuat oleh Taliban ketika mereka kembali berkuasa setahun yang lalu.
Sejak pekan lalu, sejumlah proposal kompromi yang sedikit banyak akan menyusutkan daftar pejabat terkait, atau jumlah tujuan resmi, telah ditolak di kedua belah pihak, menurut sumber diplomatik.
Sambil menunggu keputusan yang mungkin, tidak ada pejabat Taliban dalam daftar sanksi yang dapat melakukan perjalanan.
Itu menjadi perhatian khusus menteri luar negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi, yang telah beberapa kali mengunjungi Qatar dalam beberapa bulan terakhir untuk diskusi diplomatik dan termasuk di antara 13 pengecualian.
Dalam sebuah pernyataan yang diunggah Sabtu di Twitter, seorang juru bicara kementerian luar negeri meminta Dewan Keamanan “untuk tidak menggunakan sanksi sebagai alat tekanan” dan mengatakan semua sanksi terhadap pejabat Taliban harus dicabut.
“Jika larangan perjalanan diperpanjang, itu akan menciptakan jarak alih-alih mempromosikan dialog dan keterlibatan, hasil yang harus dicegah,” kata juru bicara itu.[]
