Jakarta | Kementerian Perdagangan dan Kamar Dagang Thailand berencana melakukan negosiasi pembelian dengan pemasok pupuk di Arab Saudi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi harga tinggi dan kekurangan di negara itu.
Menurut Menteri Perdagangan Jurin Laksanawisit, Arab Saudi baru-baru ini mengizinkan dua pemasok tambahan Saudi menjual pupuk ke Thailand. Satu-satunya pemasok yang ada adalah Saudi Basic Industries Corporation, yang dikenal sebagai SABIC.
Dua perusahaan baru tersebut adalah MA’ADEN (Saudi Arabian Mining Co) dan ACO Group, anak perusahaan Alim Investment Co.
Departemen Promosi Perdagangan Internasional dijadwalkan untuk mengadakan acara pencocokan bisnis antara tiga pemasok pupuk terkemuka Saudi dan importir pupuk Thailand pada 29 Juni, di mana pembeli Thailand akan diizinkan untuk menegosiasikan pembelian.
Jurin mengatakan bahwa negosiasi dapat membantu memastikan pasokan pupuk yang cukup untuk Thailand dengan harga yang lebih terjangkau.
“Menurut angka yang dikumpulkan oleh Kamar Dagang Thailand dan Asosiasi Produsen & Perdagangan Pupuk Thailand, permintaan keseluruhan Thailand untuk pupuk dari Arab Saudi adalah sekitar 808.000 ton, 590.000 ton di antaranya adalah pupuk urea, 193.000 adalah fosfat, dan 25.000 ton adalah pupuk urea. potasium,” kata Jurin seperti dilansir dari Bangkok Post.
Thailand membutuhkan sekitar 5 juta ton pupuk per tahun, namun produksi negara itu hanya dapat memenuhi 8% dari permintaan domestik.
Thailand adalah importir bersih pupuk, membeli lebih dari 5 juta ton per tahun dari luar negeri, dengan pemasok utama dari Timur Tengah, Tiongkok, Kanada dan Rusia.
Dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang menaikkan biaya produksi, pada 18 Maret lalu, Departemen Perdagangan Dalam Negeri memberikan persetujuan kepada pedagang dan pemasok lokal untuk menaikkan harga pupuk. Kenaikan itu hanya disetujui berdasarkan kasus per kasus, tidak secara keseluruhan.
Departemen juga meminta kerjasama dari asosiasi pupuk untuk membantu mengawasi anggotanya mencegah pencatutan atau penimbunan. Departemen mengancam akan mencabut izin edar dan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang memanfaatkan peluang dengan mencongkel harga.[]
