Jakarta | Tiongkok memutuskan menunda rencana uji coba perluasan pajak properti, lantaran ada kekhawatiran hal itu bisa memicu kemerosotan pasar properti.
Menurut Kementerian Keuangan Tiongkok yang dilansir dari Nikkei Asia, tidak ada waktu yang tepat pada tahun ini untuk menerapkan uji coba peluasan pajak properti.
Stabilitas ekonomi adalah prioritas utama pemerintah Tiongkok jelang kongres Partai Komunis yang akan digelar pada musim gugur tahun ini, sekaligus momentum bagi Presiden Xi Jinping untuk mengamankan masa jabatannya memimpin partai Komunis untuk periode ketiga.
Pasar kondominium Tiongkok merosot begitu pemerintah menerapkan pembatasan ketat pada pinjaman properti. Perluasan pajak properti pastinya dapat menekan permintaan dan membebani perekonomian yang hingga kini masih tertekan akibat pandemi dan harga komoditas melonjak akibat perang Rusia-Ukraina.
Badan pemerintah tertinggi Tiongkok, Komite Stabilitas Keuangan Dewan Negara telah menekankan kehati-hatian dalam memperkenalkan kebijakan yang berisiko merugikan pasar.
Selain menunda perluasan pajak properti, Tiongkok juga tampaknya menghentikan rencana menaikkan usia pensiun menurut undang-undang.
Sebelumnya, pemerintah ingin menambah lima tahun secara bertahap pada 2025, namun para pekerja menentang gagasan itu, lantaran khawatir akan menerima manfaat pensiun keseluruhan yang lebih rendah.[]
