Pelopor.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan kontak pengaduan berupa hotline khusus untuk menerima keluhan masyarakat terkait harga minyak goreng yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebelumnya, Kemendag menerapkan minyak goreng kemasan satu harga sebesar Rp14.000 per liter.
“Kami siap membantu seluruh pihak demi kelancaran implementasi kebijakan minyak goreng kemasan satu harga. Silakan apabila mengalami kendala atau mau menyampaikan keluhan, dapat langsung menghubungi hotline yang kami sediakan,” tutur Mendag berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip Jumat (21/01/2022).
Hotline 24 jam tersebut dapat diakses oleh seluruh pihak melalui pesan instan Whatsapp di nomor 0812 1235 9337, surat elektronik hotlinemigor@kemendag.go.id, atau konferensi video Zoom dengan ID 969 0729 1086 (password: migor).
Mendag memastikan, pihaknya bakal memantau secara ketat seluruh ritel modern di 34 provinsi agar bisa mengimplementasikan kebijakan satu harga yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, ia juga memastikan ketersediaan minyak goreng kemasan satu harga di pasar rakyat dan pasar-pasar tradisional.
Adapun saat ini, Kemendag masih memberikan waktu selama sepekan sejak penetapan minyak goreng kemasan satu harga pada Rabu, 19 Januari 2022, baik kemasan plastik maupun kemasan jeriken.
- Mulai Hari ini, Masyarakat Bisa Beli Minyak Goreng Rp 14 Ribu Per Liter
- Mendag Klaim Stok Minyak Goreng Harga Terjangkau Aman
- Kemendag Cabut Aturan Minyak Goreng Wajib Kemasan
“Penyediaan minyak goreng kemasan melalui ritel merupakan tahap awal, selanjutnya kami akan memastikan minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter tersedia di pasar tradisional di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Tak lupa, Mendag menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan mulai dari produsen, gerai ritel, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia serta seluruh kementerian dan lembaga terkait. []
