Pelopor.id | Perusahaan properti Tiongkok, Evergrande mengalami masalah gagal bayar utang, sehingga mendorong pemerintah melakukan intervensi.
Salah satunya terlihat dari keputusan bank sentral yang akan mengalirkan dana sebesar USD 188 miliar atau sekitar Rp 2.688 triliun (kurs Rp 14.300/USD). Kebijakan itu diambil untuk mencegah terjadinya keruntuhan di sektor real estat Tiongkok.
Selain itu, pemerintah daerah di Guangdong, yang merupakan markas Evergrande, telah menyatakan akan mengirim sejumlah petugas ke perusahaan tersebut, untuk mengawasi manajemen risiko dan memperkuat kendali internal.
Sejatinya, sejumlah analis telah memperingati bahwa keruntuhan Evergrande tidak hanya memicu risiko untuk pasar properti Tiongkok, tapi juga sistem keuangan yang lebih luas. Mengingat besarnya pengaruh perusahaan Evergrande di Negeri Tirai Bambu.
Melansir dari CNN, Evergrande memiliki sekitar 200.000 karyawan, meraup lebih dari USD 110 miliar atau sekitar Rp 1.573 triliun dalam penjualan tahun lalu, dan memiliki lebih dari 1.300 pengembangan di lebih dari 280 kota di Tiongkok.
Pada awal pekan ini, Evergrande juga telah mengumumkan akan membentuk komite manajemen risiko, termasuk perwakilan pemerintah, untuk mengurangi dan menghilangkan risiko di masa depan.
Dampak masalah Evergrande memang tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya, sektor real estat dan industri terkait adalah salah satu sektor terbesar di Tiongkok, menyumbang sebanyak 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu. []
Baca juga: Susul Evergrande, Pengembang Sunshine 100 China Gagal Bayar Obligasi
