Jokowi Terbitkan Perpres tentang Pelaksanaan Paten Obat Favipiravir

0
Ilustrasi obat. (Foto: Pelopor/Pixabay)

Pelopor.id | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Favipiravir. Peraturan ini dapat diakses pada laman Sekretariat Kabinet di setkab.go.id.

Dalam pertimbangan Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 10 November ini disebutkan bahwa sehubungan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dalam upaya penanggulangan penyakit Covid-19 di Indonesia, perlu menetapkan kebijakan akses terhadap obat Favipiravir yang saat ini masih dilindungi paten.

Selanjutnya disebutkan, berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaksanaan paten oleh pemerintah ditetapkan dengan Perpres.

Ditegaskan pada pasal 1, pemerintah melaksanakan paten terhadap Favipiravir. Pelaksanaan paten tersebut untuk memenuhi ketersediaan dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk pengobatan penyakit Covid-19. Adapun pelaksanaan paten dilaksanakan untuk jangka waktu tiga tahun sejak perpres ini mulai berlaku.

Jika setelah jangka waktu tersebut pandemi belum berakhir, maka pelaksanaan paten diperpanjang sampai pemerintah menetapkan pandemi berakhir.

Dalam pasal 3 juga disebutkan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menunjuk industri farmasi sebagai pelaksana paten obat Favipiravir untuk dan atas nama pemerintah, sesuai ketentuan perundang-undangan. Industri farmasi dimaksud melaksanakan tugas sebagai pelaksana paten obat Favipiravir secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bersifat nonkomersial.

Industri farmasi tersebut wajib memenuhi persyaratan, yaitu memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan paten, tidak mengalihkan pelaksanaan paten dimaksud kepada pihak lain, dan memiliki cara produksi yang baik, peredaran dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. []

Baca juga: Kemenkes: Kasus COVID-19 Meningkat di Sejumlah Provinsi, Termasuk DKI Jakarta