Kementerian Koperasi dan UKM Akan Berantas Koperasi Berbisnis Pinjol Ilegal

0
Ilustrasi uang kertas Rupiah. (Foto: Pelopor/Pixabay)

Pelopor.id | Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) akan menghapus dan membatalkan Nomor Induk Koperasi (NIK) milik Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Segera kami koordinasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan pembubaran, sehingga nantinya koperasi tersebut menjadi koperasi illegal karena telah dibubarkan oleh pemerintah,” ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam keterangannya, Rabu (17/11/2021).

Zabadi menambahkan bahwa pihaknya pro aktif untuk memerangi keberadaan praktik pinjol ilegal dengan menggunakan kedok Koperasi Simpan Pinjam, lantaran praktik ilegal tersebut dapat merusak citra baik koperasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat atau anggota terhadap koperasi di Indonesia.

Bahkan, Kemenkop UKM telah melakukan pertemuan dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI), sebagai tindak lanjut adanya sejumlah notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam untuk praktik usaha pinjol ilegal. Selama kurun waktu 2020-2021, tercatat ada sejumlah notaris yang mengaku membuat 8-40 akta pendirian koperasi.

Selain itu, pihak Kemenkop UKM juga telah mengirimkan surat kepada Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, terkait sejumlah Koperasi Simpan Pinjam yang telah memiliki Tanda Daftar Peyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE). “Kami mengusulkan agar dapat dilakukan penyesuaian persyaratan permohonan pendaftaran PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) lingkup privat,” kata Zabadi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, untuk ditambahkan persyaratan berupa pemenuhan izin usaha simpan pinjam bagi koperasi yang mengajukan permohonan pendaftaran PSE lingkup privat.

Sesuai dengan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran dan Pembinaan Perkoperasian, menyatakan koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Usulan itu diajukan agar Koperasi Simpan Pinjam benar-benar memiliki izin usaha simpan pinjam sehingga dapat dilakukan proses identifikasi yang ketat sebelum mendapatkan TDPSE. []