Pelopor.id | Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Junimart Girsang angkat bicara soal carut-marut konflik pertanahan antara masyarakat dengan pengusaha. Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/10/2021), Junimart mengatakan konflik itu terjadi akibat izin Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada para pengusaha oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang sering kali mengesampingkan hak hukum atas tanah masyarakat.
“Carut-marut pertanahan di Indonesia semakin menggurita terbukti dari konflik-konflik yang terjadi di masyarakat menyangkut pemberian HGU, HGB, dan izin lainnya kepada para pengusaha di beberapa daerah menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar Junimart, seperti dikutip dari Antara, Kamis (21/10/2021).
Kemudian maraknya aksi mafia tanah di Indonesia yang justru melibatkan oknum Kementerian ATR/BPN. Menurut Junimart, hal itu adalah hasil dari aksi pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil kepada para bawahannya. “Permafiaan ini diamini oleh Sofyan Djalil dan memang ada yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur. Menurut saya, ini adalah buah dari pola pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Menteri Sofyan Djalil,” katanya.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN: Badan Bank Tanah adalah Lembaga Sui Generis
Junimart menyebutkan ada lima poin yang menjadi catatan buruk Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Sofyan Djalil. Pertama, penyebab sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bermasalah, karena pengukuran melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini surveyor yang ditunjuk lewat lelang pekerjaan oleh BPN Pusat.
Kedua, seleksi pejabat eselon III dan II di lingkungan Kementerian ATR/BPN selama ini berlangsung sangat diskriminatif, bahkan cenderung korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut Junimart, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat namun tidak bisa menduduki jabatan strategis, bahkan sebaliknya.
“Sistem pemilihan seperti ini menyuburkan mafia tanah, karena sebagai akibatnya para kepala kantor di tingkat daerah kabupaten/kota dan kepala kantor wilayah di tingkat provinsi pada akhirnya tidak berani menindak para mafia tanah di daerah masing-masing sebagaimana yang diinginkan Presiden Jokowi,” kata Junimart.
Ketiga, keberadaan Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra selama ini dinilai kurang bekerja menjalankan “land reform” dan penanganan konflik agraria. Hal itu disebutnya sebagai salah satu pemicu pengukuran ulang terhadap konflik HGU tidak pernah bisa terealisasi selama setahun terakhir.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf Masjid Raya Baiturrahman Aceh
Keempat, maraknya buku tanah atau warkah pendaftaran tanah yang hilang. Padahal, warkah itu kumpulan berkas penerbitan sertifikat tanah yang disimpan oleh BPN. “Ketika barang berharga itu hilang, akibatnya kepastian sertifikat tidak terpenuhi dan ironisnya lagi banyak sertifikat tanah terbit yang lokasinya tidak bisa ditemukan,” ujarnya.
Kelima, Kementerian ATR/BPN dianggap lebih memprioritaskan program pemberian sertifikat tanah gratis atau PTSL yang tidak sesuai sasaran, dibandingkan pemberian sertifikat tanah redistribusi kepada para petani penggarap atas lahan yang dibagikan oleh negara sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
Junimart pun menyarankan agar Sofyan Djalil mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju, jika tidak mampu menyelesaikan carut-marut pertanahan tersebut. “Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil seharusnya sebagai seorang sosok pemimpin/akademisi yang mumpuni, sebaiknya mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi,” ucap Junimart. []
