Pelopor.id | Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan terus fokus menjalankan program-program prioritas di tahun 2022 mendatang, untuk mencapai target kinerja industri dan melanjutkan upaya pemulihan industri sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu dukungan peningkatan anggaran agar dapat menjalankan program-program strategis bagi upaya pembangunan industri nasional.
“Sesuai Surat Menteri Perindustrian kepada Pimpinan Komisi VII DPR RI tanggal 9 Agustus 2021 lalu, kemenperin mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 820 miliar untuk pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI terkait Penetapan RKA KL TA 2022 di Jakarta, Rabu (08/09/2021).
Pagu anggaran tahun 2022 kemenperin semula sebesar Rp 2,61 triliun. Dengan usulan penambahan tersebut, pagu definitif kemenperin meningkat jadi Rp 3,43 triliun. Anggaran kemenperin pada tahun 2022 difokuskan pada tiga kegiatan prioritas.
Baca juga: Kontribusi Industri Ditargetkan Tembus 20 Persen Tahun 2024
Pertama, program pendidikan dan pelatihan vokasi yang antara lain akan fokus pada kegiatan pelatihan tenaga kerja industri kompeten melalui diklat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan), penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang industri program D-III, D-IV, dan magister terapan, serta penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan bidang industri.
Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri. Untuk industri agro, meliputi perbaikan rantai pasok di sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan (IMHLP), serta sektor industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar (mintemgar). Kemudian, restrukturisasi mesin/peralatan industri furnitur, serta pendampingan penerapan industri 4.0 di perusahaan sektor IMHLP dan mintemgar.
Untuk kelompok industri kimia, farmasi, dan tekstil, program prioritasnya antara lain pendampingan implementasi industri 4.0 pada sektor industri tekstil dan apparel, industri kimia hilir dan farmasi, serta industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam. Kemudian restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil, kulit, dan alas kaki, serta komersialisasi bahan aktif obat produksi dalam negeri.
Baca juga: Menperin: Industri Beroperasi Penuh Wajib Gunakan PeduliLindungi
Sementara itu, untuk industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika, kegiatan yang menjadi prioritas adalah pendampingan penerapan industri 4.0 pada sektor industri otomotif, elektronika, dan permesinan. Selanjutnya, fasilitas penguatan struktur industri komponen, serta fasilitas peningkatan investasi dan ekspor sektor maritim, alat transportasi dan alat pertahanan, industri permesinan dan alat mesin pertanian, serta industri elektronika dan telematika.
Sedangkan untuk industri kecil, menengah, dan aneka, kegiatan prioritasnya antara lain penumbuhan wirausaha baru IKM melalui pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi serta fasilitasi mesin/peralatan, fasilitasi dan pembinaan IKM melalui Dana Dekonsentrasi, serta fasilitasi pendampingan, penerapan sertifikasi produk dan penguatan mesin/peralatan untuk IKM.
Ketiga, program dukungan manajemen, antara lain sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) produk industri, pengembangan platform data dan informasi industri 4.0, serta koordinasi pelaksanaan rencana program Making Indonesia 4.0 di sekretariat jenderal.
Baca juga: Kementerian Perindustrian Bagikan Mesin dan Peralatan kepada 50 IKM Tenun di NTT
Sedangkan di inspektorat jenderal, kegiatan prioritasnya meliputi audit kinerja unit pusat, unit vertikal, dan audit Dana Dekonsentrasi, consulting dan pengawalan pelaksanaan program dan kegiatan kementerian, serta reviu terhadap Laporan Keuangan-BMN, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) dan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN).
Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Eddy Soeparno menyampaikan, Komisi VII DPR RI menyetujui Pagu Definitif RKA-KL Kementerian Perindustrian RI tahun anggaran 2022. “Kami juga meminta kemenperin untuk meningkatkan serapan anggaran TA 2021,” kata Eddy. Selanjutnya, pagu definitif tersebut akan diteruskan ke Badan Anggaran DPR.
Menanggapi hal tersebut, Menperin Agus Gumiwang menyampaikan apresiasi kepada Komisi VII DPR RI atas dukungan terhadap penambahan anggaran Kemenperin di tahun anggaran 2022. “Penambahan anggaran hendaknya dilihat sebagai investasi yang hasilnya adalah kontribusi dari sektor manufaktur, yaitu PDB,” ujarnya. []
