Pelopor.id | Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) mengungkapkan jurus andalannya dalam memberantas praktik rentenir maupun pinjaman atas nama koperasi ilegal. Jurus tersebut, adalah dengan memperkuat koperasi sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha mikro.
Teten menegaskan, koperasi bisa menjadi alternatif pembiayaan bagi usaha mikro, mengingat jumlah koperasi di Indonesia cukup besar.
“Kami sedang melirik koperasi bisa menjadi mitra usaha mikro dalam mendapatkan pembiayaan,” tuturnya saat acara peresmian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Beringharjo di Kantor Bupati Kulonprogo, Yogyakarta, Sabtu, 28 Agustus 2021.
“Rentenir hadir. Cara kerja mereka yang progresif dengan bunga yang mencekik meskipun cepat, namun tetap saja ini merugikan. Di sini kami melihat koperasi sebagai alternatif pembiayaan murah dan mudah.”
Dalam kesempatan tersebut, Teten juga menyampaikan bahwa berdasarkan data survei BRI dan PNM baru-baru ini, ada 30 juta usaha mikro yang belum terhubung ke lembaga keuangan formal.
Meskipun pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dengan plafon hingga Rp100 juta, kenyataan di lapangan bank penyalur kredit seringkali tetap meminta agunan.
“Karena itu rentenir hadir. Cara kerja mereka yang progresif dengan bunga yang mencekik meskipun cepat, namun tetap saja ini merugikan. Di sini kami melihat koperasi sebagai alternatif pembiayaan murah dan mudah,” tegasnya.
Teten mengakui, ketika pandemi hadir pertama kali tahun lalu, muncul kekhawatiran koperasi bakal berjatuhan, pendapatan masyarakat dan omzet turun, lantaran anggotanya banyak menarik tabungan. Namun ia bersyukur, kenyataannya koperasi mampu bertahan hingga kini.
“Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) salah satunya kami menyuntikkan modal ke koperasi-koperasi, terutama Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Alhamdulillah sampai hari ini tak terjadi kekhawatiran itu. Program PEN tepat sasaran. Kalaupun ada yang gagal bayar bukan karena Covid-19, tapi karena salah urus,” tandasnya.
Sejak awal pandemi, bank sudah tidak banyak bahkan berani memberikan pinjaman ke usaha mikro. Pelaku mikro kesulitan top-up pinjaman. Lalu dari mana lagi usaha mikro raih pembiayaan? Itu sebabnya, KemenKopUKM lanjut Teten, mengusulkan usaha mikro yg tak punya tambahan modal bisa mengakses lewat KUR atau lewat KSP.
“Apalagi penyebaran KSP di Indonesia cukup baik. Ada di seluruh Indonesia. Koperasi bukan hanya sekadar alternatif penyaluran pembiayaan mikro, koperasi penting di struktur ekonomi kita,” sebut Teten.
Sementara di Indonesia sebanyak 99,6 persen merupakan usaha mikro. Pembiayaan yang ada, seringkali hanya cukup modal kerja. Sementara untuk pengembangan usaha dan produksi menambah mesin cukup sulit.
“Karena begitu pinjam, bulan depan harus nyicil. Koperasi bukan hanya sekadar pinjaman, tapi sekaligus menjadi konsolidator dan agregator usaha mikro agar skala ekonominya naik,” ucapnya.
Terkait hal ini, Ketua BMT Beringharjo Mursida Rambe mengatakan, rentenir menjadi persoalan yang sangat penting terutama bagi para pedagang di pasar tradisional.
Untuk itu, BMT Beringharjo memberikan bantuan tunai kepada 100 orang pedagang Pasar Wates yang terkena dampak pandemi dan rentenir.
“Kami memiliki model bagaimana mendampingi para pedagang yang terjerat rentenir ini,” tegas Mursida.
Saat pandemi Covid-19, BMT Beringharjo mendapatkan dana PEN sebesar Rp50 miliar dan saat ini sudah terserap habis. Mursida juga mengatakan, pandemi yang berjalan selama hampir dua tahun ini, banyak anggota yang menarik tabungannya. Di mana total penarikan dana di BMT Beringharjo mencapai Rp20 miliar.
Ia merasakan manfaat dari bantuan dari KemenKopUKM lewat LPDB-KUMKM dengan suntikan dana sehingga BMT bisa terus berjalan.
“Kami tetap memberikan pembiayaan ke pelaku usaha mikro di sektor yang tetap tumbuh, bahkan omzetnya meningkat saat pandemi,” ucapnya.
Mursida juga menyebut, kolaborasi dan gotong royong berbagai pihak memang sangat dibutuhkan dan terus dikembangkan bagi usaha mikro. Hingga kini, BMT Beringharjo memiliki 18 kantor cabang dan tersebar di 52 pasar tradisional di seluruh Indonesia.
“Kami dipesan bagaimana BMT bisa memberikan manfaat kepada pedagang atau pelaku usaha mikro. Salah satunya memberantas rentenir. Mereka eksis karena cepat dan mudah. Kami berharap mudah-mudahan keberadaan kami, khususnya di cabang baru kami di Kulonprogo berkontribusi baik bersama koperasi dan dinas terkait,” tandasnya.
Dalam kunjungan kerjanya di Kulonprogo, Sabtu, 28 Agustus 2021, MenKopUKM didampingi Bupati Kulonprogo Sutedjo, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.
Dalam kunjungan tersebut, Teten juga mengunjung pengrajin sandal ekspor sekaligus menyaksikan jalannya vaksinasi massal 1.000 orang yang diselenggarakan LPDB-KUMKM bersama BMT Beringharjo, TNI AD, dan Dinkop Kulonprogo. []
