Pelopor.id | Pemerintah berencana menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebut program ini akan dilaksanakan pada tahun depan, melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto menjelaskan, program ini akan memberikan sejumlah manfaat bagi peserta. “Itu nantinya akan memberikan manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja,” ujar Agus, seperti dikutip dari laman Kemenko PMK, Rabu (01/12/2021).
Meski demikian, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat manfaat tersebut. Beberapa di antaranya adalah belum mencapai usia 54 tahun, bekerja di usaha menengah dan besar, minimal mengikuti tiga program BPJS, dan terdaftar sebagai penerima upah pada badan usaha program JKN BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga: Timboel Siregar: Sukses PON, Sukses Perlindungan Atlet oleh BPJS Ketenagakerjaan
Berdasarkan keterangan di laman BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menerima manfaat berupa uang tunai setiap bulan, selama maksimal enam bulan. Manfaat uang tunai tersebut diberikan sebesar 45 persen dari upah dikali tiga bulan, ditambah 25 persen dikali upah selama tiga bulan. Dasar perhitungan adalah upah terakhir yang dilaporkan dengan batas upah Rp 5 juta.
Namun, patut diperhatikan kategori pekerja yang tidak dapat menerima program ini, yaitu pekerja yang mengundurkan diri, cacat total tetap, habisnya masa kontrak, pensiun dan meninggal dunia.
Program ini dilandaskan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. []
