Pelopor.id – Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, meminta aparat menindak tegas para kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Sebab, sejak Januari hingga awal Maret 2022, korban aksi teror mereka sudah mencapai 13 orang.
“Saya meminta agar para aparat terkait melakukan penegakan hukum secara tegas, tuntas, dan proporsional atas tindak pidana tersebut,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis, Minggu (06/03/2022).
Jaleswari pun merinci bahwa 13 korban meninggal dunia itu berasal dari 7 dugaan tindak pidana yang dilakukan KKB. Selain itu, juga ada 5 korban mengalami luka-luka yang mencakup anggota TNI dan masyarakat sipil.
Data itu, disampaikan Jaleswari setelah serangan KKB yang menewaskan delapan orang korban petugas PT Palapa Ring Timur Telematika (PTT). Para petugas tersebut dikabarkan sedang memperbaiki Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.
Ia juga ikut mengecam aksi penembakan kelompok KKB yang menewaskan 8 orang karyawan PT PTT yang salah satu korban meninggalnya adalah anak kepala suku.
“Saya mengecam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh KKB di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua,” ungkapnya.
Padahal menurut Jaleswari, seluruh korban sedang melaksanakan tugas mereka demi mempermudah akses komunikasi masyarakat. Pekerjaan tersebut justru mendukung untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses komunikasi dan konektivitas.
“Akses komunikasi itu akan memudahkan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi warga, yang seharusnya didukung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jaleswari menyampaikan dukacita atas meninggalnya para korban. Dia meminta aparat mengusut tuntas insiden pembunuhan tersebut.
“Kami juga menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga dari para petugas PTT yang menjadi korban jiwa saat sedang melaksanakan tugasnya di area Kabupaten Puncak. Para petugas sejatinya telah memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa kita dengan menjaga jaringan konektivitas,” ucapnya.
Adapun pada 2021, pemerintah telah merencanakan pembangunan infrastruktur base transceiver station (BTS) di Papua dan Papua Barat sebanyak 4.200 unit.
Lebih dari 60 persen titik yang telah dibangun terdapat di Papua dan Papua Barat. Lewat pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu, masyarakat Papua dan Papua Barat diharapkan dapat menikmati jaringan telekomunikasi 4G.
“Konektivitas merupakan salah satu pilar penting dalam membangun kesejahteraan di Tanah Papua, tindak pidana ini merugikan semua pihak,” tandas Jaleswari.
Ia pun berharap kedepan pemerintah pusat dan daerah serta seluruh unsur aparat akan terus bekerja sama serta menggandeng tokoh adat dan masyarakat Tanah Papua untuk memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga masyarakat di Tanah Papua. []
