Jakarta – Belum lama ini marak kasus penjualan narkoba yang menggunakan kemasan makanan. Menurut Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun, hal ini menunjukkan bahwa peredaran zat adiktif itu semakin dekat dengan masyarakat, sehingga meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keamanan publik.
Ia pun mengapresiasi pihak Kepolisian yang memburu sindikat penjualan narkoba dalam bentuk kemasan makanan tersebut. Sindikat itu, mulai dari produsen, bandar, hingga pengedar narkoba.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengingatkan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dan pentingnya peran aktif semuanya pihak dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.
“Fraksi PKS bersama Komisi III DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah dan kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba demi terciptanya masyarakat yang sehat dan aman dari ancaman zat adiktif,” tuturnya dilansir dari Parlementaria Jumat (10/05/2024).
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada Senin (06/05/2024) mengungkapkan kasus peredaran gelap narkoba selama delapan bulan terakhir (September 2023 – Mei 2024).
Dalam kurun waktu tersebut, Satuan Tugas Penanggulangan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) berhasil menangkap 28.382 tersangka terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba.
Sebanyak 23.333 tersangka sedang menjalani proses penyidikan, sementara 5.049 tersangka lainnya tengah menjalani rehabilitasi. Selama periode yang sama, polisi telah menerbitkan 19.098 laporan terkait kasus-kasus narkoba.
Komisi III DPR RI sendiri, saat ini sedang terus menyelesaikan RUU Narkotika yang dalam proses mempersiapkan diri penyelesaian. Dalam proses penyelesaian, ada beberapa hal penting yakni tentang latar belakang, di mana 60-70 persen isi Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah pengguna narkotika yang baru coba-coba dan tidak mengerti bahwa barang itu jenis Narkotika yang berbentuk permen, minuman, dan sebagainya.
Hal ini, lanjut Adang membuat LP Over-Capacity sehingga menimbulkan biaya makan sangat berat dan terkait dengan ketidakjelasan tentang siapa ‘pengguna’ serta siapa ‘Bandar’.
“Di samping itu juga Organ Tim Assessment Terpadu (TAT), Organ/ Tim untuk menentukan seseorang hanya baru pengguna narkotika atau masuk dalam katagori bandar,” tandas pria berpangkat terakhir Komisaris Jenderal Polisi ini.
Hal ini penting dalam rangka menentukan apakah tindak lanjutnya terhadap yang bersangkutan, dilakukan Rehabilitasi atau Lanjut ke proses Pidana.
“Penentuan jenis Narkoba baru, yang belum masuk dalam Lampiran UU Narkoba Nomor 35 / 2009 tentang Narkotika, yang saat ini berlaku,” ungkap Anggota DPR RI Dapil Jakarta III tersebut. []
