Jakarta – Komandan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), Laksamana Madya (Laksdya) TNI Nurhidayat mengungkapkan, kedaulatan digital di laut Indonesia sangat penting dikelola dengan baik mengingat luasnya wilayah Indonesia dan besarnya potensi ekonomi di dalamnya.
“Indonesia mempunyai ruang laut yang luas dan unik sehingga harus ditata sedemikian rupa” tutur Nurhidayat yang juga merupakan Ketua Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut pada Talkshow bertajuk ‘Kedaulatan Digital di Laut Indonesia’ di Jakarta, Rabu (14/09/2022).
Tercatat Value Statistik Indek keekonomian digital tahun 2021 telah melahirkan nilai US$70 Miliar dan akan diproyeksikan meningkat lima kali di tahun 2030.
Dalam acara yang sama, Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Muh Rasman Manafi mengungkapkan, pemanfaatan ruang laut sebagai sarana pendukung fasilitas digital harus ditata, agar dapat digunakan secara optimal dengan membuat peta tata ruang bawah laut yang baik dan terbaharui secara berkala.
“Jadi yang namanya memanfaatkan ruang laut itu menjadi target kami (dalam Timnas) supaya optimal dengan cara penataan kabel-kabel bawah laut,” ucapnya.
Keberadaan timnas ini, menurut Rasman bertugas menata kabel-kabel dan pipa bawah laut yang bisa digunakan untuk komunikasi dan pengiriman listrik agar dapat ditata rapi sedemikian rupa. Sehingga tidak mengganggu keberadaan kapal-kapal yang melintas di atasnya.
“Kami selalu terbuka untuk menerima masukan apa saja yang dapat dilakukan untuk perbaikan (tata ruang bawah laut) termasuk deregulasi aturan yang kita rasakan justru beresiko dan memperpanjang regulasi,” tegasnya.
Praktisi Framework Business Bawah Laut, Ari Sinaga menambahkan, transformasi digital di Indonesia sangatlah penting dan yang dibutuhkan adalah ekosistem pendukung. Dalam konteks itu, sarana dan prasarana digital harus terintegrasi secara komprehensif dan menyeluruh.
“Kita berharap pemerintah mendukung agar semua penyelenggara Digital Framework Services bawah laut ini, dapat bersama-sama menjadi satu menjadi National Global Consortium yang diharapkan mampu menjembatani kendala-kendala yang ada,” tandasnya. []
