Pelopor.id | Jakarta–Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, bahwa kebocoran dan penjualan 105 juta data Warga Negara Indonesia (WNI) di forum online ‘Breached Forums’ bukan bersumber dari lembaga tersebut.
“Sehubungan dengan beredarnya informasi tentang data yang kabarnya diperjualbelikan, KPU sudah melakukan pengecekan setiap isi dari elemen data di forum underground tersebut. Dan menyatakan bahwa data tersebut bukan bersumber dari KPU,” tutur Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, dikutip Kamis (08/09/2022).
Ia menegaskan, KPU menjaga ketat data yang dimiliki, salah satunya data pemilih. “Data yang dikelola KPU adalah data yang dijaga dari sisi otentitas, keamanan, dan kerahasiannya, termasuk dalam hal ini, data pemilih,” tegasnya.
Menindaklanjuti kebocoran data itu, KPU akan bekerjasama dengan siber Polri untuk menemukan pelakunya dan penyelidikan akan dilakukan dari berbagai sisi.
“Sebagai tindak lanjut terkait hal di atas, KPU akan bekerjasama dengan Kepolisian RI, khususnya siber polri untuk mengusut pelaku tersebut. Pengusutan dan penelusuran dilakukan baik dari sisi penjual ataupun orang yang dengan sengaja membuat seolah-olah merupakan data pemilih Pemilu 2019,” tandas Betty.
Adapun dalam kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU RI, anggota forum Breached, Bjorka mengaku punya data 105.003.428 penduduk, meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.
Data tersebut disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres.Bahkan, untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data secara gratis. []
