Pelopor.id | Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto meminta jajarannya untuk melayani masyarakat dengan baik dan menunjukkan kerja yang profesional, sesuai prosedur selaku ASN (Aparatur Sipil Negara).
Hal ini disampaikan Hadi saat berkunjung ke Provinsi Jambi yang salah satunya ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi untuk melakukan perkenalan dan memberikan pengarahan kepada jajaran di lingkungan Kanwil tersebut.
“Layani masyarakat yang mengurus peningkatan hak, roya dan sebagainya, agar rakyat merasakan mengurus sertipikat itu gampang dan tak terbelit-belit,” tuturnya, dikutip Sabtu, (23/07/2022)
Dalam kunjungan itu, Menteri ATR/BPN juga mengatakan, konflik pertanahan yang terjadi di Provinsi Jambi begitu kompleks dan beragam. Oleh sebab itu ia berpesan, untuk bekerja secara hati-hati dan menunjukan profesionalitas dan integritas dalam menangani persoalan tanah di Provinsi Jambi.
“Saya minta bantuan untuk bekerja sama dan tunjukkan profesionalisme. Apa yang telah diberikan negara kepada kita, dilaksanakan dengan baik,” tegas Hadi Tjahjanto.
Terkait persoalan mafia tanah, Menteri ATR/BPN akan memberantas tuntas, untuk itu ia mengimbau kepada jajaran di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jambi untuk tidak terlibat dalam praktik mafia tanah.
“Anggota BPN agar menjaga performa dan tidak akan melenceng diluar koridor yang berlaku, sehingga Bapak/Ibu bekerja sesuai aturan tapi jika di kriminalisasi akan saya bela. Demikian juga apabila melakukan tindakan tidak sesuai prosedur dan terbukti akan saya lepas,” tandasnya.
Sementara percepatan pendaftaran tanah akan terus dilakukan, selain melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga melalui pengurusan sertipikat secara mandiri. Menurut Hadi, masyarakat yang melakukan pengurusan sertipikat secara mandiri perlu disediakan loket-loket prioritas. Sehingga, insan ATR/BPN dapat melayani dengan profesional dan sesuai aturan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Wartomo menegaskan, jajaran Kanwil BPN Provinsi Jambi berkomitmen untuk menyelesaikan konflik pertanahan.
“Di Jambi kita lakukan koordinasi, sinergitas dengan seluruh stakeholders, kita proaktif di dalam rapat koordinasi, kajian analisa di pemerintah provinsi termasuk di lembaga penegak hukum dalam rangka menangani dan menyelesaikan konflik di jambi ini,” sebutnya. []
