Jakarta – Hadi Tjahjanto mengungkapkan, Sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dirinya akan fokus menyelesaikan tiga persoalan di Kementerian yang dipimpinnya, yaitu sertifikat tanah milik rakyat, konflik agraria, serta lahan dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketiga prioritas tersebut, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.
“Perintahnya adalah yang pertama agar program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta, saat ini sudah terealisasi sebanyak 80 juta. Kemudian, yang kedua adalah menyelesaikan konflik agraria. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan tata ruang IKN di Balikpapan,” tutur Hadi di Podkabs Setkab, Minggu (03/07/2022).
Mantan Panglima TNI ini, mengungkapkan bahwa bahwa dirinya akan menggunakan pendekatan manajemen pertempuran dalam menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian masalah.
“Kalau manajemen perang kan ada deteksi, identifikasi, eksekusi. Saya harus melihat situasinya, saya pelajari, saya masuk dari mana, seperti itu. Itu kemarin dalam satu minggu sudah saya laksanakan dan di tiga tempat semuanya berjalan normal, dan selesai masalah di daerah,” tegasnya.
Hadi juga menekankan pentingnya komunikasi sosial dalam menyelesaikan masalah agraria di tanah air. Pendekatan ini, juga kerap ia terapkan saat menjadi Panglima TNI. “Saya berani duduk bersama masyarakat, kemarin saya kunjungan juga di tengah-tengah masyarakat, saya duduk bersama, ngobrol bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik agraria seperti itu,” ungkapnya.
Sejak resmi menjadi orang nomor satu di Kementerian ATR/BPN, Hadi mengaku dirinya telah beberapa kali terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan menyelesaikan persoalan pertanahan di tengah masyarakat. Tak hanya itu, Hadi juga mengingatkan jajarannya di daerah untuk mempercepat program PTSL.
“Untuk sertifikat sendiri, saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022, itu ada kota atau kabupaten yang sudah berstatus kabupaten lengkap atau kota lengkap. Artinya, seluruh kabupaten atau kota itu semuanya sudah disertifikatkan tanahnya,” tandas Menteri ATR/Kepala BPN.
Selanjutnya ia mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan implementasi sistem elektronik, terutama untuk sertifikat tanah. Sertifikat tanah penting dimiliki setiap pemilik tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.
“(Jika ada sertifikat) kemudian ada mafia tanah dia nggak bisa ngaku-ngaku. Kalau dia ngaku-ngaku, langsung kita pidanakan,” tandas Hadi. []
