Jakarta – Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, melakukan evaluasi dan penyesuaian Sumber Daya Manusia (SDM) Kesos. Ini, sejalan dengan arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menekankan peran strategis SDM Kesos untuk merespon kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
BBPPKS Yogyakarta sendiri, merupakan UPT milik Kementerian Sosial yang melaksanakan tugas sebagai lembaga Pelatihan Kesejahteraan Sosial bagi para SDM Kesos. Kepala BBPPKS Yogyakarta Eva Rahmi Kasim mengatakan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan medium aplikasi zoom dirasakan kurang optimal.
Menurutnya, kegiatan kediklatan sejatinya lebih banyak bermuatan praktik untuk membentuk dan mengasah life skill. Ke depan BBPPKS akan lebih banyak melaksanakan diklat yang bersifat terapan atau teknis.
“Tujuannya untuk menguatkan kompetensi teknis para pendamping dan tenaga kesos dalam upaya penguatan life skill pemerlu pelayanan kesos secara psikososial dan ekonomis,” tutur Eva di hadapan para Anggota Komisi VIII yang melakukan kunjungan kerja di kantor BBPPKS Yogyakarta dikutip Sabtu, (24/06/2022).
Eva menjelaskan, penguatan life skill membutuhkan pengalaman langsung di lapangan. Dengan dukungan konseptual, para pendamping perlu mengasah, menerapkan dan menemukan solusi di tengah-tengah masyarakat.
Kunjungan Kerja anggota Komisi VIII dilakukan dalam rangka tugas-tugas pengawasan. Penjelasan Eva merupakan respon atas pertanyaan anggota dewan seputar kendala yang dihadapi balai selama 2 tahun pandemi.
Sesuai tugas dan fungsinya, anggota dewan melihat pencapaian pelaksanaan kegiatan kediklatan di UPT balai diklat Kemensos RI. Anggota Dewan juga menggali berbagai informasi mengenai penanganan kemiskinan di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta.
Ketua rombongan Komisi VIII MY Esti Wijayanti mengatakan, balai diklat merupakan titik pusat penguatan program program Kementerian Sosial. Oleh sebab itu pelaksanaan diklat haruslah memberikan kontribusi kepada masyarakat.
“Pelaksanaannya ditempuh secara berjenjang dan berkelanjutan. Saya yakin, BBPPKS dapat mengantisipasi tantangan serta meningkatkan mutu untuk bergerak ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.
Sebagai anggota dewan dirinya menaruh perhatian yang besar dalam pengembangan pelaksanaan kediklatan ke depan. “Saya mengapresiasi upaya Kemensos untuk membantu masyarakat miskin rentan seperti anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat covid-19,” ucapnya.
Selanjutnya, ia meminta Kemensos untuk meningkatkan layanan agar anak-anak tersebut dapat lebih mandiri. “Balai diklat bisa berkontribusi dengan memberikan keterampilan dan kemandirian di masa yang datang,” tegasnya.
Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihaknya memastikan sinergitas antara Pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kemensos dan daerah berjalan konstruktif. Bekerja bersama dengan Kemensos, Pemprov telah dapat dicapai kemajuan signifikan dalam percepatan penanganan kemiskinan.
Endang memaparkan, tahun 2021 telah berhasil dilakukan graduasi KPM PKH sebanyak lebih dari 3000 KPM. Keberhasilan ini dilakukan dengan penguatan sosial ekonomi penerima PKH melalui program KUBE yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi.
Dalam kegiatan kunker tersebut, juga diserahkan secara simbolis Bantuan Atensi Kemensos berupa bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lansia, bantuan kewirausahaan, bantuan terapi dan bantuan pemenuhan kehidupan yang layak kepada para penyandang disabilitas, lansia, Penyalahgunaan Napza, dan penyandang Disabilitas Netra.
Total bantuan yang diberikan sejumlah Rp111.314.667 dari Sentra Antasena Magelang, Sentra terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta, Sentra terpadu Kartini Temanggung dan Sentra Satria Baturaden Purwokerto. Adapun rombongan Komisi VIII terdiri dari 19 orang Anggota yang dipimpin oleh MY Esti Wijayanti (PDIP), serta anggota lain dari Fraksi Gerindra, PKB, Nasdem, PPP, Partai Demokrat, Golkar, PAN, dan PKS. []
