Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan, terkait wabah hepatitis akut, Pemprov DKI Jakarta mencatat 21 orang diduga terjangkit penyakit misterius tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 14 pasien merupakan anak usia di bawah 16 tahun yang masih dalam proses pemeriksaan.
“Dari 21 kasus, 14 orang termasuk tiga yang meninggal berusia kurang dari 16 tahun,” tuturnya kepada wartawan, Kamis (12/05/2022).
Riza menerangkan, tujuh orang lainnya berusia di atas 16 tahun. Dan menurutnya jenis pemeriksaan hepatitis A-E belum lengkap semua. Sehingga kasus ini masih berstatus ‘pending classification’.
“Sedangkan tujuh orang lain berusia 16 tahun lebih, sehingga tidak masuk kriteria WHO sebagai kewaspadaan hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Riza menegaskan bahwa penyakit tersebut tidak hanya menjangkit anak-anak, tapi juga orang dewasa. Oleh sebab itu, ia mewanti-wanti agar masyarakat tidak abai terhadap protokol kesehatan (prokes) untuk memutus mata rantai penularan.
“Kita minta khususnya anak-anak yang mudah terjangkit untuk ditunda dulu bermain di tempat-tempat umum, seperti kolam renang bersama. Kegiatan anak-anak kan suka bermain di tempat-tempat indoor segala macam, termasuk seperti juga kami sampaikan umpamanya menggunakan megang railing, itu kan dipakai orang,” tegas Riza.
“Tempat-tempat atau benda-benda yang digunakan bersama itu tolong dihindari, termasuk makan ke tempat makan bersama juga dihindari,” tambahnya.
Pemprov DKI Jakarta juga membuka opsi pembelajaran tatap muka (PTM) kembali digelar secara daring seiring semakin banyaknya dugaan kasus hepatitis akut misterius pada anak.
“PTM ini masih kami pelajari, apakah akan kembali ke online, kami akan lihat,” sebut Riza Rabu (11/05/2022).
Terlebih, saat ini, organisasi kesehatan dunia (WHO) sudah menetapkan penyakit hepatitis akut misterius ini sebagai kejadian luar biasa (KLB).
“Menurut WHO sudah menjadi KLB, Kejadian Luar Biasa, itu sudah dari WHO,” ucap Riza.
Pemprov DKI Jakarta sendiri, akan menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan PTM. []
