Pelopor.id | Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (DJPB Kemenkeu) Hadiyanto menyatakan bahwa DJPB terus bertransformasi dan berinovasi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Setelah melakukan reformasi jilid pertama yang meliputi perbaikan tata kelola, sistem informasi, dan pelayanan, kini DJPB menggelar reformasi jilid kedua.
Hadiyanto mengungkapkan hal itu saat membuka Webinar Perbendaharaan dengan tema ‘Peran DJPB dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’ secara virtual, pada Senin (14/03/2022).
“Menteri Keuangan (Menkeu) saat ini mengharapkan DJPB untuk menjalankan reformasi jilid kedua yang berfokus pada pengembangan data analitis dan kemampuan intelektual sharpness untuk melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan,” katanya seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.
Salah satu upaya mewujudkan hal itu adalah DJPB meluncurkan inisiatif baru melalui pelaksanaan tugas sebagai Regional Chief Economist (RCE) serta pelaksanaan ALCO Regional.
Melalui inisiatif ini, menurut Hadiyanto, peran DJPB akan makin luas untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal pemerintah pada perekonomian dan kesejahteraan di daerah yang pada akhirnya kinerja belanja dapat dicapai secara optimal.
Hadiyanto juga mengatakan bahwa Menkeu dan Wamenkeu memberi respon yang sangat positif terhadap inisiatif RCE.
“Berbagai upaya dan inisiatif ini merupakan wujud nyata dari semangat Kemenkeu Satu untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang lebih bersifat inklusif dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata,” pungkasnya. []
