Pelopor.id | Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah serius memperhatikan pentingnya memperkuat literasi keuangan digital. Menurutnya, berbagai program sosialisasi tentang keuangan digital harus makin digencarkan untuk menghindari praktik penipuan, khususnya yang berkedok investasi.
“Pemerintah harus secara masif memfasilitasi literasi keuangan digital, terlebih kepada anak-anak muda yang sedang gandrung dengan aset digital, mata uang digital, kripto dan sebagainya,” ujar Puan di Jakarta, seperti dikutip dari Parlementaria.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, banyak pelaku kejahatan yang memanfaatkan maraknya budaya keuangan digital saat ini. Pasalnya, bisnis digital kini bukan lagi peluang usaha, namun telah menjadi gaya hidup sejumlah kelompok tertentu.
Berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019, indeks literasi keuangan di Indonesia ada sebesar 38,03 persen. Artinya, baru sekitar 108 juta dari 285 juta penduduk Indonesia yang melek keuangan. Namun, belum dapat dipastikan juga apakah 108 juta orang itu sudah melek digital.
Oleh karena itu, Puan berharap pemerintah lebih banyak menyediakan berbagai sarana literasi keuangan digital, mengingat kini teknologi digital sudah melingkupi banyak aspek kehidupan. Selain itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan OJK juga diminta meningkatkan pengawasan, mengingat maraknya kasus penipuan belakangan ini.
Eks Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menyadari bisnis digital perlu dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyalurkan peluang investasi industri digital. Namun, pengetahuan dan keterampilan dinilai harus menjadi modal agar dapat memahami manfaat dan risiko dari produk dan jasa keuangan.
“Apalagi, pembatasan pergerakan manusia di masa pandemi Covid-19 membuat transaksi digital makin diminati dan makin dibutuhkan,” pungkasnya.[]
