Pelopor.id – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyampaikan bahwa salah satu fungsi utama Setkab adalah mengelola penyelenggaraan Sidang Kabinet, termasuk Rapat Terbatas, yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan pada kabinet pemerintahan di Indonesia.
“Semua keputusan (diambil) di Sidang Kabinet. Termasuk mulai dari urusan vaksin, urusan evaluasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), itu semuanya oleh Presiden diputuskan dalam Sidang Kabinet,” tuturnya dalam acara bincang santai Podkabs Jumat, (04/02/2022).
“Presiden (Jokowi) adalah presiden yang enggak seneng basa basi. Enggak senang menterinya ngomong terlalu lama, yang penting adalah substansinya apa dan apa yang harus beliau putuskan.”
Menurut Pramono, dalam Sidang Kabinet, para menteri akan memaparkan usulan kebijakan untuk kemudian diputuskan oleh Presiden.
“Presiden memutuskan harga minyak goreng, minyak curah menjadi Rp14 ribu, itu tentunya usulannya dari menterinya, dan menterinya kemudian menyampaikan di dalam Sidang Kabinet, dalam Ratas (Rapat Terbatas),” sebutnya.
Pramono juga menerangkan proses pengambilan keputusan di Sidang Kabinet. yakni, secara berkala pihaknya akan mengusulkan materi Sidang Kabinet kepada Presiden. Topik pembahasan yang sudah disetujui Presiden kemudian akan diagendakan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet.
“Presiden sudah setuju misalnya minggu ini satu, dua, tiga, empat, lima (topik) yang dirapatkan, itu kemudian langsung kita persiapkan. Setelah itu Presiden akan memberikan arahan di dalam Rapat Terbatas itu,” paparnya.
Pramono juga menyebut dirinya berperan sebagai ketua kelas dalam kabinet pemerintahan. Sebab dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet, Seskab menentukan para menteri yang dapat menyampaikan paparan beserta alokasi waktu paparannya berdasarkan prioritas substansinya.
“Kalau topiknya menarik, itu yang daftar (untuk presentasi) bisa puluhan. Padahal waktunya yang kita kasih kesempatan mungkin hanya 4-5 orang. Itu harus kita pilih. Kita harus tahu menteri mana yang substansinya lebih dibutuhkan oleh Presiden, based on priority,” ungkapnya.
Pelaksanaan Sidang Kabinet sebagai forum pengambilan keputusan, lanjut Pramono, berlangsung sangat efektif. Dalam waktu yang sangat singkat, para menteri harus dapat memaparkan substansi yang ingin disampaikan. Contohnya, untuk satu Rapat Terbatas secara keseluruhan dialokasikan waktu satu jam.
“Jadi satu Ratas itu kita alokasikan waktu satu jam. Presiden (Jokowi) adalah presiden yang enggak seneng basa basi. Enggak senang menterinya ngomong terlalu lama, yang penting adalah substansinya apa dan apa yang harus beliau putuskan,” tegasnya.
Sebagai ketua kelas, dirinya dituntut untuk disiplin dalam menerapkan aturan bagi para anggota kabinet. Salah satunya, para menteri harus menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar setiap bulannya.
“Kita harus ada waktunya tegas tapi harus ada waktunya juga ada toleransi. Jadi untuk Sidang Kabinet Paripurna biasanya mau siapa saja (yang izin tidak hadir) pasti enggak (dikasih). Kalau untuk Rapat Terbatas bagi menteri yang akan presentasi dia tetap harus ada tetapi yang bukan yang menjadi main topic-nya, oke diizinkan,” tandasnya.
Selain itu, Sekretariat Kabinet juga harus selalu siap untuk menyelenggarakan Sidang Kabinet kapan dan di mana saja. Tak jarang Presiden Jokowi meminta diagendakan Sidang Kabinet di saat melakukan kunjungan kerja di berbagai daerah di tanah air.
“Yang harus disiapkan banyak, keputusan-keputusan, risalah rapat, putusannya Presiden, dan enggak boleh salah karena itu yang paling penting. Dan alhamdulillah, sampai hari ini relatif enggak pernah salah,” pungkasnya. []
