Pelopor.id – Pemerintah berusaha mendobrak pemulihan ekonomi UMKM. Caranya, dengan menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp373,17 triliun untuk penyaluran hingga akhir tahun 2022. Sementara suku bunga KUR semakin diperkecil menjadi hanya 3 persen dari sebelumnya 6 persen sampai bulan Juni 2022.
Hal ini, disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki usai menghadiri Pengumuman Penghargaan KUR Tahun 2021 Kepada Penyalur, Penjamin, Pemerintah Daerah dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Program KUR Terbaik di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Menteri Teten menegaskan, kebijakan terkait KUR yang semakin longgar ini menjadi bukti kehadiran pemerintah untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi UMKM yang selama dua tahun ini terdampak Covid-19.
“Meskipun ekonomi sudah mulai normal tapi kita tetap antisipasi dinamika ekonomi dengan memperkuat pemulihan ekonomi UMKM melalui porsi KUR yang ditambah lalu suku bunga diturunkan jadi 3 persen sampai Juni. Dengan bunga rendah dan porsi yang besar ini sudah jelas pemerintah memihak pemulihan ekonomi UMKM,” ungkap MenKopUKM.
Ia juga menegaskan bahwa kedepannya porsi KUR akan terus ditambah agar penyerapan kredit oleh UMKM khususnya dari lembaga pembiayaan perbankan bisa terus meningkat. Ditargetkan pada tahun 2024 mendatang porsi kredit perbankan terhadap UMKM sebesar 30 persen.
Hal ini menjadi salah satu upaya agar semua pihak terlibat dalam pengarusutamaan UMKM karena selama ini UMKM menjadi bamper ekonomi saat terjadi krisis.
“KUR ini akan terus kita naikkan sampai nanti porsi kredit perbankan mininal 30 persen untuk UMKM di tahun 2024, jadi ini tantangan juga. Sekarang baru 19,8 persen, kalau nanti jadi 30 persen kredit perbankan untuk UMKM, nah UMKM bisa menyerap tidak?,” tegas Menteri Teten.
Lebih lanjut, MenKopUKM menekankan bahwa pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga akan fokus untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM yang menerima kredit. Hal ini diperlukan agar kualitas kredit yang diterima UMKM benar-benar terjaga dari potensi kredit macet.
Adapun realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 lalu mencapai Rp281,86 triliun yang disalurkan melalui 27 lembaga penyalur. Secara rinci KUR yang disalurkan tersebut terdiri dari KUR super mikro sebesar 3,57 persen, KUR mikro 63,71 persen, KUR kecil 32,71 persen dan KUR TKI 0,01 persen.
Dari sisi penyalur KUR didominasi oleh tiga bank Himbara dengan share total 92,37 persen. Kemudian perbankan swasta 3,1 persen, Bank Pembangunan Daerah (BPD) 4,37 persen, koperasi 0,05 persen dan perusahaan pembiayaan lainnya di bawah 0,05 persen.
Teten menjelaskan, penyaluran KUR oleh koperasi yang masih rendah tersebut dikarenakan ketersediaan likuiditas koperasi yang kecil apabila dibandingkan perbankan.
Oleh sebab itu KUR yang disalurkan oleh koperasi sangat tergantung dari ketersediaan likuiditasnya. Diperkirakan tahun 2022 ini kemampuan koperasi menyalurkan KUR akan meningkat meski tidak terlalu signifikan.
“Kalau KUR itukan dibayar subsidinya oleh pemerintah, sementara pinjaman KUR tergantung dari likuiditas koperasi. Nah koperasi itu rata – rata kecil kemampuan likuditasnya. Kalau kaya bank Himbara itukan likuiditasnya besar, jadi bisa salurkan kreditnya kuat,” tandas Teten. []
