Pelopor.id – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) mengungkapkan bahwa sepanjang 2021 kinerja pembiayaan dengan bunga rendah bagi pelaku usaha koperasi telah melampaui target.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Konferensi Pers Akhir Tahun tentang Capaian Program KemenKopUKM Tahun 2021 dan Rencana Program Kerja tahun 2022, Jakarta 30 Desember 2021.
“Subsidi bunga KUR 3 persen telah diberikan kepada 7,5 juta debitur. Dengan total pembiayaan sebesar Rp 278,38 triliun atau 91,81 persen dari target per 30 Desember 2021,” ungkap Teten, di kantor KemenkopUKM, Kuningan, Jakarta.
“Lalu kepada pelaku koperasi juga diberikan fasilitas pembiayaan dengan bunga ringan 3 persen dengan realisasi sebesar Rp 1,64 triliun atau 102,6 persen dari target kita Rp 1,6 triliun,” sambungnya.
Teten menjelaskan, masalah utama yang dihadapi UMKM adalah sektor pembiayaan. Terutama sektor usaha yang unbankable atau informal. Di sektor ini, Hibah Produktif telah disalurkan ke 12,8 juta pelaku usaha dengan total Rp 15,36 triliun per November 2021.
Kemudian penyerapan PNM Mekar tumbuh 96,3 persen year-on-year menjadi Rp 42,1 triliun. Serta PNM Ulamm mencatatkan pertumbuhan 29,3 persen menjadi Rp 2,79 triliun.
“Jadi dari angka itu cukup meyakinkan bahwa proses pembiayaan bagi usaha mikro atau sektor informal semakin baik,” tuturnya.
Menteri Teten juga menerangkan bahwa sepanjang tahun 2021 ini, pihaknya mencatat pembiayaan koperasi lewati target. Selain itu, di sektor perluasan pasar dan digitalisasi per November 2021 tercatat sebanyak 16,9 juta pelaku usaha sudah onboarding.
“Jadi artinya ada kenaikan di atas 100 persen sejak pandemi,” pungkasnya.
Sedangkan sektor kemitraan UMKM dengan usaha besar di 2021 sudah dimulai dengan 9 perusahaan pelat merah dan perusahaan swasta. Di antaranya PT Mitra Bumdes Nusantara, Micro Subconsulting, Uniqlo, Ikea, MNC Group, Tokopedia, BNI, Grab, hingga Gojek.
- Baca juga : Teten Masduki: Nomor Induk Berusaha itu Penting
- Baca juga : Menteri Teten Apresiasi Produk Unggulan Tembus Pasar Australia Lewat MoU BNI dan HOI
Soal pendataan, selama ini UMKM informal sulit untuk melakukan pendataan, padahal pendataan penting sebagai basis penyusunan kebijakan, dan ini akan disinergikan ke dalam nomor induk berusaha.
“Kemarin juga kita melakukan BPUM dan menjalin data, KUR dan juga koperasi,” tandasnya.
Selanjutnya, reformasi birokrasi di internal Kementerian, dimana dilakukan penyederhanaan kelembagaan di Kemenkop UKM dari sebelumnya 6 kedeputian menjadi 4 kedeputian. []
