Astindo Minta Gubernur NTB Standarisasi Harga Hotel dan Transportasi Jelang MotoGP 2022

0
Astindo
Astindo Minta Gubernur NTB Standarisasi Harga Hotel dan Transportasi Jelang MotoGP 2022. (Foto:Pelopor.id/Hasan)

Pelopor.id – Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) mencium aksi pemilik modal besar ingin ‘menguasai’ lini transportasi, hotel dan sistem ticketing sebagai sentral bisnis dalam perhelatan World Superbike (WSBK) November lalu. Sehingga mereka meminta Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah turun tangan menentukan standarisasi harga alias batas harga bawah dan atas jelang MotoGP Mandalika Maret 2022.

“Terutama soal hotel karena kenaikan harga kamar naik sampai 300 persen,” tutur Ketua Astindo NTB, Sahlan M. Saleh dalam jumpa pers di sekretariat Astindo NTB, Minggu sore(5/122021).

Menurut Sahlan, eforia WSBK dimanfaatkan sebagai ‘aji mumpung’ kalangan tertentu di luar NTB untuk meraup keuntungan besar. Sementara pelaku dan asosiasi pariwisata lokal hanya mendapatkan sebagian kecil saja.

“Kami terbuka untuk berdiskusi dan komunikasi. Pak Gubernur dan Bupati, tolong fasilitasi kami.”

Soal tiket, Sahlan menyampaikan bahwa pihaknya ingin diberi kuota 2-5 ribu tiket dalam ajang tersebut. Selain itu, Astindo juga berharap diberi hak login ke Xplorin (agen resmi penjualan tiket WSBK dan MotoGP) sesuai reserpasi yang diberikan ke Astindo. Dan tidak dijual dadakan seperti perhelatan WSBK November 2021.

“Astindo meminta ITDC merilis tiket MotoGP lebih awal, setidaknya bulan Desember ini sudah keluar. Tidak seperti WSBK kemarin. Kami hanya diberi waktu tiga minggu. Kami kewalahan menjual paket. Kami sulit cari transportasi dan kamar hotel,” ungkapnya.

Sahlan menjelaskan, hal tersebut membuat banyak pihak akhirnya main-main dengan harga. Sementara Astindo tidak ingin MotoGP menjadi preseden buruk bagi NTB lantaran harga yang terlalu tinggi.

Astindo
Astindo Minta Gubernur NTB Standarisasi Harga Hotel dan Transportasi Jelang MotoGP 2022. (Foto:Pelopor.id/Hasan)

Sahlan juga menyayangkan sikap owner hotel di Lombok khususnya, lantaran mereka menjual langsung kamar hotelnya ke pengusaha besar di luar Lombok Sumbawa. Harga jualnya pun cukup tinggi. Langkah itu justru akan ‘mematikan’ usaha asosiasi lokal.

“Ini namanya tidak ada keberpihakan terhadap kearifan lokal. Perihal kamar hotel ini, kami juga minta diberi jatah kuota 50 persen dari ketersediaan kamar. Kalangan kapital booking sendiri kamar hotel. Kalau begini caranya habis kita…habis kita pak. Modal kami tak seberapa tapi kalau dikuasai kapital hancur kami….hancur..,” ucapnya mengungkapkan kekecewaan.

Selanjutnya Astindo memohon kepada Pemerintah daerah, Gubernur dan para Bupati agar segera turun tangan. Menertibkan dan segera memberlakukan sistem standarisasi harga, hotel dan transportasi. Kebijakan ini, dinilai perlu untuk memberi rasa prinsip berkeadilan dan berpihak kepada kearifan lokal.

“Kami terbuka untuk berdiskusi dan komunikasi. Pak Gubernur dan Bupati, tolong fasilitasi kami,” tegas Sahlan.

Sekretaris Astindo NTB, Abdul Haris dalam kesempatan yang sama menambahkan, bahwa pemerintah harus berpihak kepada pengusaha lokal.

“Mau tidak mau, suka tidak suka event ini ada di NTB, jadi wajar kalau pengusaha lokal diutamakan. Bagi teman-teman hotel, dalam kesempatan ini jangan ‘balik punggung’. Hanya beri kesempatan pengusaha luar. Ingat loh kami ini mitra, ketika lagi tidak ada event seperti ini kami yang banyak membantu. Selepas dari event ini mereka kan berafiliasi dengan kami juga,” tandas Haris. []