Pelopor.id | Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembaruan data sebulan sekali.
“Sekarang ini perbaikan data penerima manfaat dilakukan setiap bulan. Hal ini menjadi kesempatan daerah mengusulkan data baru. Pemerintah daerah saya minta lebih aktif lagi memverifikasi data bansos. Karena data verifikasi data kemiskinan memang menjadi kewenangan daerah,” kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam kunjungan kerjanya di Indramayu, Selasa (23/11/2021).
Baca juga: Tri Rismaharini Akan Bangun Sistem Command Center untuk Percepat Penanganan Masalah Sosial
Selain pembaruan data, Kemensos juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit yang memungkinkan pemerintah mengetahui kondisi rumah penerima manfaat. “Penerapan teknologi geo-tagging ini untuk sementara masih berjalan di wilayah perkotaan,” ujar Risma.
Dengan menggunakan citra satelit, Kemensos dapat mengindentifikasi kelayakan penerima manfaat. Dari hasil geo-tagging, Risma menginformasikan adanya 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bansos.
Hasil dari pengecekan data itu, perlu ditindaklanjuti pemerintah untuk diverifikasi lebih lanjut sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Mensos menyatakan, ada dua jenis data penerima bantuan, yaitu primer dan sekunder. “Data primer dimiliki oleh daerah. Ketika terdapat aparatur sipil negara yang mendapat bantuan, kami perlu mendapatkan masukan dari daerah,” ucap Risma.
Baca juga: Anggota DPR: Bansos Dipermainkan Wajar Risma marah
Dalam kesempatan sesi pemadanan data, Risma menyoroti adanya bantuan yang belum terdistribusi. Di Kabupaten Majalengka misalnya, terdapat 6.015 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi selama periode Juli-Oktober. Demikian juga di Kabupaten Majalengka, pada periode Juli-Agustus terdapat 4.784 KKS.
Mensos menyatakan, pola hampir semua daerah, KKS yang belum terdistribusi terjadi pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. Mensos meminta Pemkab Majalengka memastikan penerima manfaat menerima bantuan minggu ini. “Saya minta minggu ini clear. Penyaluran bantuan pusatkan di kecamatan dalam waktu 3 hari. Lansia yang tidak bisa jalan atau yang sakit itu saya minta diantar,” tegasnya.
Mensos meminta pembayaran bantuan dilakukan secara sekaligus dan dengan uang cash. “Ini sudah bulan November. Tidak ada waktu lagi bila dibayarkan dengan komoditas. Jadi bayar cash. Asal ada KK dan KTP itu sudah cukup,” pungkasnya. []
